Negara-negara dan lembaga-lembaga Barat yang mencoba menghentikan terjerumusnya Kamboja ke dalam kediktatoran berusaha melakukan upaya terakhir sementara media pemerintah di negara itu melancarkan sentimen anti-asing.
Senator AS Ted Cruz terlibat ke dalam upaya ini pada Selasa (24/10) dan mengancam Kamboja harus menanggung konsekuensinya kalau pemimpin oposisi Kem Sokha tidak dibebaskan.
"Jika perdana menteri Anda tidak membebaskan Kem Sokha selambat-lambatnya tanggal 9 November, saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan saya di Kongres dan di pemerintahan Trump untuk mengupayakan agar pejabat pemerintah tertentu yang bertanggung jawab atas tindakan ini dicekal bepergian ke Amerika," kata Cruz dalam sebuah pernyataan.
Pendaftaran pemilih untuk pemilu nasional tahun depan berakhir 9 November, dan pemerintah bertindak untuk membubarkan satu-satunya lawan politiknya yang kredibel, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP).
Amerika telah memberlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah pejabat kementerian luar negeri Kamboja dan keluarga mereka pada bulan September, meskipun resminya itu terkait dengan masalah lain. Juru bicara Dewan Menteri Phay Siphan mengatakan, pernyataan Cruz sejauh yang diketahuinya adalah campur tangan dari tokoh paling senior AS sejauh ini, namun tidak terlalu memprihatinkan.
"Kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump, adalah menghentikan semua campur tangan ke dalam urusan negara lain, maka pernyataan Ted Cruz itu bertentangan dengan presidennya sendiri," katanya. Trump sendiri pernah menyatakan bahwa masa-masa dimana Amerika campur tangan dalam urusan negara lain telah berakhir, sehingga mengakibatkan beberapa pengamat berpendapat, penguasa otoriter di seluruh dunia semakin berani membongkar lembaga-lembaga demokratis mereka
Kem Sokha, bersama mantan pemimpin Samed Rainsy yang diasingkan dan lebih dari 50 organisasi madani, menyerukan awal pekan ini agar Indonesia dan Prancis menyelenggarakan kembali pertemuan pihak-pihak yang terlibat dalam Persetujuan Perdamaian Paris, sebuah perjanjian yang menetapkan dasar-dasar demokrasi untuk Pemilu Kamboja tahun 1993.
Wakil Direktur Urusan Asia dari Human Rights Watch, Phil Robertson, yang juga ikut menandatangani Perjanjian itu, mengatakan, organisasinya sedang memperjuangkan gagasan terakhir seperti ini karena pembubaran Partai Penyelamatan Nasional Kamboja yang beroposisi menjelang pemilu tahun depan benar-benar telah dilakukan.
Robertson mengatakan langkah selanjutnya adalah memberlakukan sanksi-sanksi seperti sanksi UU Magnitsky yang akan menyasarkan anggota tertinggi Partai Rakyat Kamboja dan militer Kamboja. Undang-undang Magnitsky adalah mekanisme kebijakan Amerika yang mengijinkan cabang eksekutif membekukan aset dari pelanggar HAM di bank-bank Amerika, memblokir akses mereka ke sistem keuangan dan melarang mereka memasuki Amerika. [ps/jm]
