Penutupan sebagian kegiatan pemerintah AS selama berminggu-minggu hari Rabu (16/1) berlanjut sementara Presiden Donald Trump dan para pemimpin kongres bergulat dengan isu-isu kontroversial seputar keamanan perbatasan selatan Amerika dengan Meksiko.
Senator AS dari Partai Republik, Lindsey Graham berharap kelompok anggota parlemen dari kedua partai memecahkan kebuntuan antara presiden dan kepemimpinan Partai Demokrat untuk membuka kembali kantor-kantor pemerintah yang ditutup sementara ia melakukan pembicaraan lebih banyak dengan para pemimpin Partai Demokrat mengenai rencananya untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan selatan wilayah AS.
Senator Graham, Ketua Komite Kehakiman Senat salah seorang pendukung gigih Trump di kongres berbicara mengenai kemungkinan terobosan untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintah AS dan mengambil langkah-langkah untuk memenuhi tuntutan Trump sebesar lebih dari 5 miliar dolar untuk pembangunan tembok itu.
"Saya kira ada sekelompok senator di pihak Demokrat yang tidak setuju dengan pandangan Nancy Pelosi, mendapatkan hanya satu dolar untuk pembangunan tembok. Ada banyak anggota Partai Demokrat yang bersedia membantu presiden memenuhi prioritasnya, dengan cara yang masuk akal, kalau mereka juga mendapatkan sesuatu. Jadi saya berharap dalam 24 jam ke depan, akan muncul sekelompok anggota dari Partai Republik dan Demokrat, yang pada dasarnya bersama-sama meminta kepada presiden untuk memberi kita waktu beberapa minggu untuk menyelesaikan masalah ini dan berharap bisa membuahkan hasil di Senat," kata Graham.
Tidak jelas apakah upaya dari kedua partai akan mempengaruhi Trump, yang hari Senin mengisyaratkan ia tidak tertarik dengan proposal apa pun untuk membuka kembali sebagian kegiatan pemerintah.
"Saya hanya ingin masalah ini diselesaikan, bukan hanya menundanya. Saya ingin agar diselesaikan," ujar Trump.
Pemimpin fraksi minoritas dari Partai Demokrat Chuck Schumer menghimbau kepada pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell agar mengadakan pemungutan suara mengenai RUU yang sudah disetujui oleh DPR untuk membuka kembali operasi kantor-kantor pemerintah yang ditutup.
Sekitar 800.000 karyawan federal dirumahkan secara paksa atau bekerja tanpa digaji. [my]
