Gelombang baru serangan teroris ISIS memaparkan kerentanan negara di seluruh Eropa dan Timur Tengah, memaksa pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan yang ada dan meningkatkan kemungkinan aliansi baru melawan ISIS.
Namun, sebagian mantan diplomat Amerika, mengatakan Amerika harus lebih dulu membuat strategi yang lebih koheren guna memandu upaya yang luas melawan ekstrimis.
Edward Djerejian, mantan duta besar Amerika untuk Suriah dan mantan asisten menteri luar negeri mengutip beberapa masalah di dunia Arab yang menyebabkan ekstremisme, mencakup ekonomi yang rusak, korupsi yang sistemik, ketiadaan partisipasi politik, sistem pendidikan yang tidak beres dan lemahnya supremasi hukum.
Analis pada Carnegie Endowment for International Peace, Michele Dunne, berpendapat, perekrutan ISIS didorong kebijakan banyak negara Arab saat ini yang tidak melibatkan, malah menindas, kelompok-kelompok oposisi.
Seperti kebanyakan pimpinan politik Amerika, Djerejian menentang pengerahan besar pasukan darat Amerika guna memerangi ISIS di Irak dan Suriah. Tetapi ia mengatakan, setiap anggota koalisi internasional harus berkomitmen berpartisipasi sepenuh hati.
Presiden Rusia Vladimir Putin semakin mungkin bekerjasama dengan negara-negara lain memerangi ISIS. Dalam jumpa pers hari Kamis (26/11) dengan Presiden Perancis Francois Hollande, ia mengatakan, Rusia siap bekerja sama dengan koalisi pimpinan Amerika untuk menentukan sasaran militer di Suriah. Tetapi jurubicara Kremlin hari Jumat memupus harapan itu. Ia menyatakan ide koalisi tunggal anti-ISIS kini tidaklah mungkin.
Pakar militer Anthony Cordesman mengatakan tidak banyak bukti sejauh ini yang menunjukkan Rusia menyerang ISIS, melainkan kelompok pemberontak Suriah yang mengancam sekutu Rusia, Presiden Suriah Bashar al Assad. Tetapi menurut Djerejian, karena kini Putin mendesak untuk menghadapi ancaman nyata ekstremis Muslim di dalam Federasi Rusia dan luar negeri, terbuka kesempatan bagi diplomasi Amerika untuk melibatkan Rusia dalam semacam koalisi melawan ISIS. [ka/al]
