Sejumlah media di Amerika hari Selasa (1/1) melaporkan bahwa serikat pegawai federal mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah Amerika karena mengharuskan “pegawai-pegawai esensial” untuk tetap bekerja tanpa dibayar, ketika sebagian operasi pemerintahan dihentikan.
The American Federation of Government Employees (AFGE) hari Senin (31/12) menuduh pemerintah Amerika telah melanggar UU Standar Perburuhan yang Adil dengan memaksa pegawai yang dinilai penting untuk bekerja tanpa dibayar.
Sekitar seperempat badan-badan dan operasi pemerintah dihentikan sejak 22 Desember lalu, termasuk lembaga pemasyarakatan, Badan Penegak Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), dan badan-badan keamanan transportasi; tetapi sebagian pegawainya tetap diharuskan bekerja. Diperkirakan ada sekitar 380.000 pegawai federal yang dirumahkan dan 420.000 pegawai federal yang tetap harus bekerja tanpa dibayar.
AFGE mengajukan gugatan ke Pengadilan Klaim Federal Amerika atas nama semua pegawai esensial yang diharuskan tetap bekerja, serta penggugat bernama Justin Tarovisky dan Grayson Sharp, yang bekerja di Biro Tahanan.
Dalam pernyataan tertulis hari Senin, Presiden AFGE J. David Cox menyebut keharusan bagi sebagian pegawai federal untuk bekerja tanpa dibayar adalah hal yang “tidak manusiawi.”
“Pahlawan-pahlawan Amerika, anggota-anggota AFGE, dan keluarga mereka berhak mendapat pemberitahuan kapan gaji mereka berikutnya akan dibayar dan bahwa mereka akan dibayar atas pekerjaan yang telah dilakukan,” demikian petikan pernyataan itu.
Ditambahkan bahwa banyak pegawai yang terdampak ini adalah para veteran atau penegak hukum.
Gedung Putih belum memberi tanggapan atas gugatan hukum ini. (em)
