Pidato politik pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin (16/10) malam menuai kecaman, karena dianggap membangkitkan politik identitas terkait suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dengan penyebutan istilah pribumi.
Ketua SETARA Institute Hendardi mengkritik isi pidato Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang membedakan antara golongan pribumi dan nonpribumi. Publik melihat, pidato Anies menunjukkan visi politik yang rasis.
"Menyimak pidato dari Anies setelah dilantik menjadi Gubernur DKI, publik menjadi mafhum bahwa visi politik Anies adalah rasisme. Politisasi identitas, bukan hanya untuk menggapai kursi gubernur, tetapi hendak dijadikan landasan membangun Jakarta ke depan," ujar Hendardi.
Hendardi melihat ada semangat pemisahan yang tegas soal pribumi dan nonpribumi dalam pidato Anies. Hal itu menurut Hendardi secara tidak langsung akan menimbulkan kebencian terhadap ras dan etnis lain di masyarakat Jakarta.
"Pernyataan Anies ini bukan hanya keluar dari nalar etis seorang pemimpin provinsi yang plural, tapi juga membangun segregasi baru atas dasar ras. Kebencian ras ini selalu bermula dari suatu praktek politik genosida seperti di Myanmar. Genosida tidak hanya dalam bentuk fisik tapi juga dalam bentuk penegasan penegasian ras dan etnis lain dalam membangun Jakarta," imbuhnya.
Anies Baswedan selaku Gubernur Jakarta menurut Hendardi sudah melanggar produk aturan hukum dan perundangan di Indonesia seputar penggunaan istilah pribumi.
"Bila mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, ini Anies bisa dianggap melanggar. Anies juga bisa dikualifikasi semangat etis UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," lanjut Hendardi.
Sosok Anies Baswedan dalam pidato pertamanya sebagai Gubernur Jakarta lanjut Hendardi, telah mengoyak kemajemukan warga negara dan terlihat lebih mengutamakan supremasi golongan.
"Dalam hemat saya, seharusnya Anies-Sandi pada hari pertama kerja melakukan emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat politisasi identitas, tapi justru mempertegas barikade sosial atas dasar ras dan etnis. Sosok pemimpin seperti ini tentu saja tidak kompatibel dengan demokrasi dan Pancasila karena mengutamakan supremasi golongan dirinya dan mengoyak kemajemukan dari warga negara," jelas Hendardi.
Menanggapi polemik itu, Anies Baswedan menegaskan bahwa istilah "pribumi" digunakan dalam konteks menjelaskan era penjajahan. Sebab, kata Anies, Jakarta merupakan kota yang paling merasakan penindasan di era kolonial Belanda. Bagi Anies, ucapannya soal "pribumi" dalam pidato tersebut diplintir oleh beberapa media online hingga menjadi viral di media sosial. Anies juga bersikukuh bahwa istilah "pribumi" yang ia pakai tidak melanggar etika publik, serta tidak menyalahi Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998.
"Kata pribumi digunakan untuk menjelaskan era kolonial Belanda pada saat itu. Ini 'kan plintiran satu dua website, ya!. Sekarang sudah dikoreksi," jelas Anies.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pidatonya di Balaikota Jakarta Senin (16/10) menyatakan dulu semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
"Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari-hari. Karena itu bila kita merdeka maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singeremi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami," imbuhnya. [aw/uh]
