Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Senin (6/1) akan memulai lawatan ke Korea Selatan yang sedang dilanda krisis di mana ia akan berusaha dengan hati-hati untuk mendorong kesinambungan dengan kebijakan-kebijakan, tetapi bukan taktik, dari presiden yang dimakzulkan.
Blinken tiba di ibukota yang diselimuti salju dalam kunjungan terakhirnya sebagai diplomat tertinggi AS sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump. Ia dijadwalkan bertemu dengan mitranya Cho Tae-yul pada hari Senin, hari yang sama dengan berakhirnya masa berlaku surat perintah untuk menangkap Presiden Yoon Suk Yeol yang tidak berhasil memberlakukan darurat militer pada tanggal 3 Desember.
Blinken menyoroti upaya Presiden Joe Biden untuk memperkuat aliansi dengan Korea Selatan, yang merupakan salah satu tempat tinggal bagi ribuan pasukan Amerika.
Yoon pernah menjadi kesayangan pemerintahan Biden dengan langkah beraninya untuk mengakhiri perselisihan dengan Jepang, dan kemudian mengincar peran yang lebih besar bagi Korea Selatan dalam isu-isu global. Beberapa bulan sebelum mengumumkan darurat militer, Yoon bergabung dengan Biden dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dalam pertemuan tiga pihak yang penting, dan dipilih untuk memimpin KTT demokrasi global, sebuah inisiatif penting bagi pemerintahan AS yang akan segera berakhir.
Deplu AS: Blinken Berusaha Perkuat Kerjasama Trilateral AS-Jepang-Korea Selatan
Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri AS tidak secara langsung menyebutkan krisis politik di Korea Selatan itu, namun mengatakan Blinken akan berusaha untuk mempertahankan kerja sama trilateral dengan Jepang, yang telah mencakup peningkatan pembagian informasi intelijen mengenai Korea Utara.
Kunjungan Blinken dilakukan pada saat terjadi perubahan bagi kedua negara, dengan Trump kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari. Paradoksnya, sementara Biden bekerja sama dengan Yoon yang konservatif, Trump pada masa jabatan pertamanya menikmati hubungan yang hangat dengan presiden Moon Jae-in yang progresif, yang mendorong diplomasi pribadi yang inovatif dengan Korea Utara.
Pemerintahan Biden telah menekankan bahwa mereka menjangkau para politisi Korea Selatan di seluruh penjuru Korea, di tengah ketidakpastian tentang siapa yang akan memimpin negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia ini. Pemimpin oposisi progresif Lee Jae-myung – yang juga menghadapi diskualifikasi pemilu dalam sebuah kasus pengadilan – mendukung diplomasi dengan Korea Utara. Namun, mantan aktivis buruh ini juga mengambil sikap yang berbeda dengan Biden dan Trump. Lee mengkritik pengerahan sistem pertahanan rudal THAAD buatan Amerika Serikat, yang menurut Washington dimaksudkan untuk melindungi diri dari Korea Utara, namun oleh China dianggap sebagai sebuah provokasi. [em/jm]
Forum