JAKARTA —
Meski tidak bersedia mengomentari masalah hukum, pelaksana tugas Kepala SKK Migas, Johannes Widjanarko mengakui, dugaan kasus suap yang melibatkan mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini -- yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu -- menganggu kinerja regulator sektor minyak dan gas tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Johanes di kantor SKK Migas di Jakarta, Senin (30/12), saat memaparkan realisasi penerimaan negara yang dicapai industri hulu migas tahun ini serta target penerimaan 2014.
“Saya tidak akan memberikan komenter terhadap status hukum karena itu bukan wewenang SKK Migas dan itu sudah ditangani oleh KPK, tentu bahwa kita semua mengetahuinya harus dibedakan betul bahwa permasalahan yang dihadapi terkait operasional dengan masalah hukum harus dibedakan," kata Johannes.
Dikatakan Johannes Widjanarko, pihak SKK Migas dengan cepat melakukan perbaikan dengan melakukan rotasi, mutasi bahkan promosi.
"Kita bisa mencapai target rata-rata di atas 98 persen, dan ini juga merupakan suatu hal yang membuat kita bisa bekerja lebih baik,” tambahnya.
Johannes mengatakan industri hulu migas membukukan penerimaan negara tahun ini sebesar US$31,3 milyar Amerika, turun dari angka yang semula ditargetkan sebesar $31,7 milyar.
Beberapa kendala yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pendapatan tahun ini, menurut Johannes, diantaranya karena realisasi hasil dari eksplorasi migas tidak sesuai harapan. Selain itu, penyerapan migas terkadang lebih rendah dari komitmen para pembeli dengan alasana sulitnya fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di Indonesia.
Sepanjang 2013, 15 pembeli gas bumi Indonesia menurunkan jumlah pesanan secara signifikan sehingga Indonesia kehilangan potensi produksi sebesar 420 juta kaki kubik gas per hari, atau sebesar 75 ribu barel ekuivalen minyak per hari.
Hal serupa juga terjadi pada produksi minyak mentah Indonesia. Minimnya sumur baru membuat produksi minyak mentah Indonesia terus turun. Kondisi itu pula yang membuat beberapa perusahaan yang melakukan kontrak kerja sama dengan Indonesia menekan kemampuan berproduksi.
Berbagai kendala yang dialami SKK Migas, ditegaskan Johannes, membuat target pemerimaan tahun depan turun menjadi sekitar $29 milyar.
“Mengalami penurunan karena mereka tentu sudah menghitung betul mengenai investasi dia, dengan harapan yang dia (akan) peroleh dari investasi dari sisi produksi. Bahkan ada beberapa lapangan yang diproduksi baru itu juga justru menambah produksi kita," jelas Johannes.
"Saya kira kalau yang sudah di ujung, daripada jangka waktu kontrak itu sendiri pasti akan mengalami penurunan. Tapi mungkin yang masih memiliki lima tahun, tujuh tahun atau mungkin empat tahun masih memiliki opportunity untuk bisa menaikkan tingkat produksi yang ada,” tambahnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siwage Dharma, terus menurunnya produksi minyak Indonesia membuat Indonesia mengandalkan impor dan itu artinya subsidi energi terus meningkat. Hal tersebut ditegaskannya menjadi beban bagi anggaran negara.
Meski upaya penggunaan energi terbarukan terus disampaikan pemerintah, menurutnya upaya tersebut belum maksimal. Seharusnya pemerintah menurutnya cepat melakukan berbagai terobosan terkait energi terbarukan agar Indonesia tidak terus bergantung pada bahan bakar minyak atau BBM.
“Masalah kebijakan di lapangan ternyata tidak terkoordinir dengan baik, kemudian yang bergerak dibidang pengembangan energi terbarukan justru tidak mendapat bantuan, support dari kementerian lain. Pemerintah bilang strateginya ingin mengurangi impor, paling tidak harus kosisten, menteri-menterinya harus semua bersepakat untuk mengurangi impor,” kata Siwage Dharma.
Terus meningkatnya konsumsi BBM , sementara penggunaan energi alternatif belum maksimal, membuat subsidi energi tahun depan diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 trilyun.
Meski terjadi berbagai dinamika pada industri hulu migas tahun ini, SKK Migas mencatat realisasi investasi industri hulu migas mencapai $19,3 milyar, naik dibanding realisasi investasi tahun lalu sebesar $16,5 milyar.
Hal tersebut diungkapkan Johanes di kantor SKK Migas di Jakarta, Senin (30/12), saat memaparkan realisasi penerimaan negara yang dicapai industri hulu migas tahun ini serta target penerimaan 2014.
“Saya tidak akan memberikan komenter terhadap status hukum karena itu bukan wewenang SKK Migas dan itu sudah ditangani oleh KPK, tentu bahwa kita semua mengetahuinya harus dibedakan betul bahwa permasalahan yang dihadapi terkait operasional dengan masalah hukum harus dibedakan," kata Johannes.
Dikatakan Johannes Widjanarko, pihak SKK Migas dengan cepat melakukan perbaikan dengan melakukan rotasi, mutasi bahkan promosi.
"Kita bisa mencapai target rata-rata di atas 98 persen, dan ini juga merupakan suatu hal yang membuat kita bisa bekerja lebih baik,” tambahnya.
Johannes mengatakan industri hulu migas membukukan penerimaan negara tahun ini sebesar US$31,3 milyar Amerika, turun dari angka yang semula ditargetkan sebesar $31,7 milyar.
Beberapa kendala yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pendapatan tahun ini, menurut Johannes, diantaranya karena realisasi hasil dari eksplorasi migas tidak sesuai harapan. Selain itu, penyerapan migas terkadang lebih rendah dari komitmen para pembeli dengan alasana sulitnya fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di Indonesia.
Sepanjang 2013, 15 pembeli gas bumi Indonesia menurunkan jumlah pesanan secara signifikan sehingga Indonesia kehilangan potensi produksi sebesar 420 juta kaki kubik gas per hari, atau sebesar 75 ribu barel ekuivalen minyak per hari.
Hal serupa juga terjadi pada produksi minyak mentah Indonesia. Minimnya sumur baru membuat produksi minyak mentah Indonesia terus turun. Kondisi itu pula yang membuat beberapa perusahaan yang melakukan kontrak kerja sama dengan Indonesia menekan kemampuan berproduksi.
Berbagai kendala yang dialami SKK Migas, ditegaskan Johannes, membuat target pemerimaan tahun depan turun menjadi sekitar $29 milyar.
“Mengalami penurunan karena mereka tentu sudah menghitung betul mengenai investasi dia, dengan harapan yang dia (akan) peroleh dari investasi dari sisi produksi. Bahkan ada beberapa lapangan yang diproduksi baru itu juga justru menambah produksi kita," jelas Johannes.
"Saya kira kalau yang sudah di ujung, daripada jangka waktu kontrak itu sendiri pasti akan mengalami penurunan. Tapi mungkin yang masih memiliki lima tahun, tujuh tahun atau mungkin empat tahun masih memiliki opportunity untuk bisa menaikkan tingkat produksi yang ada,” tambahnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siwage Dharma, terus menurunnya produksi minyak Indonesia membuat Indonesia mengandalkan impor dan itu artinya subsidi energi terus meningkat. Hal tersebut ditegaskannya menjadi beban bagi anggaran negara.
Meski upaya penggunaan energi terbarukan terus disampaikan pemerintah, menurutnya upaya tersebut belum maksimal. Seharusnya pemerintah menurutnya cepat melakukan berbagai terobosan terkait energi terbarukan agar Indonesia tidak terus bergantung pada bahan bakar minyak atau BBM.
“Masalah kebijakan di lapangan ternyata tidak terkoordinir dengan baik, kemudian yang bergerak dibidang pengembangan energi terbarukan justru tidak mendapat bantuan, support dari kementerian lain. Pemerintah bilang strateginya ingin mengurangi impor, paling tidak harus kosisten, menteri-menterinya harus semua bersepakat untuk mengurangi impor,” kata Siwage Dharma.
Terus meningkatnya konsumsi BBM , sementara penggunaan energi alternatif belum maksimal, membuat subsidi energi tahun depan diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 trilyun.
Meski terjadi berbagai dinamika pada industri hulu migas tahun ini, SKK Migas mencatat realisasi investasi industri hulu migas mencapai $19,3 milyar, naik dibanding realisasi investasi tahun lalu sebesar $16,5 milyar.
