Invasi Rusia ke Ukraina telah membawa perhatian baru tentang apakah penduduk sipil Taiwan akan siap untuk mempertahankan demokrasi di pulau itu jika harus menghadapi pasukan invasi dari China.
Taiwan memiliki hubungan yang rumit dengan militer dan wajib militernya, karena masih memiliki keterkaitan sebagai penegak hukum selama era darurat militer empat dekade di pulau itu yang berakhir pada 1987.
Sejak menjabat pada tahun 2016, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sangat fokus pada peningkatan citra dan prestise militer. Dia juga menjadikan pertahanan sebagai fokus utama pemerintahannya, dengan kebijakan meninjau ulang pelatihan tentara cadangan dan meningkatkan kualitas militer profesional.
Sebagian besar pria Taiwan diwajibkan untuk menyelesaikan wajib militer, mempelajari keterampilan dasar pertahanan dengan tujuan dapat membantu militer profesional jika terjadi perang. Pemerintah secara bertahap mengurangi persyaratan dinas militer dari dua tahun menjadi empat bulan sejak 1990-an, tetapi Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa periode pelatihan yang singkat itu mungkin tidak memadai.
Perempuan tidak diharuskan menjalani pelatihan yang sama, meskipun sekitar 15% militer profesional di pulau itu adalah wanita.
Warga laki-laki yang tidak bersedia mengikuti wajib militer juga memiliki alternatif lain, yaitu pengabdian pada masyarakat melalui Kementerian Dalam Negeri.
Menteri Pertahanan Chiu Kuo-cheng mengatakan kepada para wartawan pada akhir Maret bahwa dia akan mengajukan rencana pada akhir tahun ini untuk meningkatkan pertahanan Taiwan, yang dapat mencakup perpanjangan masa dinas nasional.
Di Taiwan sistem pelatihan wajib militer selama empat bulan saat ini sering digambarkan oleh para pemuda sebagai semacam pengalaman “kemah musim panas,” dan sebagian warga berpikir bahwa empat bulan terlalu singkat untuk mempelajari keterampilan penting.
Jajak pendapat baru-baru ini oleh Yayasan Opini Publik Taiwan mendapati bahwa 78% responden berusia 20 tahun ke atas sama sekali tidak memiliki keyakinan bahwa Taiwan dapat mempertahankan diri. Sebanyak 75,9% responden berusia 20 tahun ke atas mengatakan mereka akan mendukung perpanjangan dinas militer dari empat bulan menjadi satu tahun. [lt/ab]
