Seorang mantan diplomat Amerika mengatakan, tidak mungkin menggagalkan referendum kemerdekaan Kurdistan Senin (25/9) mendatang, meskipun Amerika dan negara-negara lain berupaya menunda penyelenggaraannya.
“Tidak mungkin membatalkannya,” kata Peter Galbraith, yang meminati situasi warga Kurdi pada akhir 80an dan awal 90an, serta membantu membongkar tindakan Saddam Hussein yang melancarkan serangan dengan gas beracun terhadap kelompok minoritas. Tidak mungkin membatalkan sebuah pemilihan empat hari sebelum penyelenggaraannya.
Katanya, upaya pemerintah Irak untuk menunda pemungutan suara dan mulai berunding dengan pemimpin-pemimpin Kurdi dilakukan dengan setengah hati, tidak seperti kampanye yang sukses oleh Inggris atas gerakan kemerdekaan Skotlandia, atau upaya Kanada meredam gerakan kemerdekaan di Quebec.
Sementara itu, seorang pejabat senior Kurdi Jumat mengatakan, referendum kemerdekaan dari Irak akan tetap dilangsungkan hari Senin (25/9), kecuali kalau pemerintah Kurdistan diberi jaminan kuat tentang haknya untuk menentukan nasib sendiri.
“Kepemimpinan di Kurdistan dan rakyat Kurdistan perlu jaminan kuat,” kata Falah Mustafa, kepala urusan luar negeri dari Pemerintah Kawasan Kurdistan kepada VOA, di sela-sela Sidang Umum PBB.
“Paket jaminan itu harus menjamin bahwa kami, seandainya kami menunda referendum untuk satu atau dua tahun, pada saat itu tiba, masyarakat internasional harus mengakui hak kami untuk menentukan nasib sendiri dan juga menerima kemauan dari rakyat Kurdistan, serta hasil referendum itu,” katanya.
Kata Mustafa, “paket jaminan yang kuat berarti jaminan yang jelas bagi masa depan Kurdistan dan bukan kembali ke formula yang lama yang membuat kami menderita.”
Pemerintahan Trump sangat menentang referendum itu dan berupaya mencegah Kurdistan menyelenggarakan referendum, katanya, akan ada konsekuensi yang serius. [jm]
