Para pemimpin Taliban di Afghanistan , Minggu (11/6) menyangkal penilaian baru PBB bahwa mereka menghadapi perebutan kekuasaan internal dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan kelompok-kelompok teroris internasional.
Dalam sebuah pernyataan, kepala juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengecam laporan yang dirilis Tim Pemantau Dukungan dan Sanksi Dewan Keamanan PBB awal bulan ini sebagai tidak berdasar dan "penuh prasangka" . Laporan itu mengatakan di bawah pemimpin tertinggi Hibatullah Akhundzada, Taliban telah "kembali ke kebijakan-kebijakan eksklusif, berpusat pada Pashtun" dari pemerintahan mereka sebelumnya di Kabul dari 1996-2001.
Taliban berasal dari mayoritas etnis Pashtun Afghanistan dan pengecam mereka mengatakan etnis lain kurang terwakili dalam pemerintahan mereka.
Penilaian PBB tersebut mengatakan bahwa "beberapa perbedaan pendapat tampak jelas dalam kepemimpinan Taliban", tetapi otoritas Akhundzada meningkat, dan "aksi persatuan" di jajaran Taliban kemungkinan akan dipertahankan selama satu hingga dua tahun ke depan.
Pemimpin Taliban "dengan bangga menolak tekanan eksternal untuk memoderasi kebijakannya," dan para pemimpin lain dalam pemerintahannya tidak bisa "mempengaruhi keberlanjutan kebijakan." Laporan tersebut mencatat "kecil prospek perubahan dalam jangka pendek hingga menengah." Mujahid menolak tuduhan PBB itu, dengan mengatakan bahwa Taliban membuat semua keputusan sesuai dengan "pedoman Syariah Islam."
Ia mengatakan penulis laporan itu "sengaja memutarbalikkan fakta" atau tidak memiliki akses ke informasi tersebut.
"Rumor ketidaksepakatan antara para pemimpin Imarah Islam, khususnya, merupakan kelanjutan dari propaganda selama dua puluh tahun terakhir," kata Mujahid menggunakan menggunakan gelar resmi pemerintah Taliban. [my/jm]
Forum