Perempuan di Afghanistan dapat terus melanjutkan studi di universitas, termasuk di tingkat pasca-sarjana, tetapi ruang-ruang kuliah akan dipisahkan berdasarkan gender dan mereka wajib mengenakan pakaian sesuai syariat Islam.
Menteri Pendidikan Tinggi Abdul Baqi Haqqani, menteri di pemerintahan baru Taliban, Minggu (12/9), memaparkan kebijakan baru itu dalam konferensi pers, beberapa hari setelah penguasa baru Afghanistan membentuk kabinet pemerintahan yang seluruh anggotnya adalah laki-laki.
Dunia mengamati dengan saksama sejauh mana perbedaan langkah yang diambil Taliban saat ini dengan ketika mereka pertama kali berkuasa pda akhir tahun 1990an. Ketika era itu, anak perempuan dan perempuan tidak mendapat pendidikan dan dikucilkan dari kehidupan publik.
Taliban mengatakan bahwa mereka telah berubah, termasuk sikap terhadap perempuan.
Namun, dalam beberapa hari terakhir ini mereka tetap menggunakan kekerasan terhadap demonstran perempuan yang menuntut persamaan hak.
Haqqani mengatakan Taliban “berkomitmen memiliki visi positif atas segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam dan nilai-nilai nasional, dalam semua bentuk kehidupan.”
“Apapun yang tidak bertentangan dengan Islam dan nilai-nilai national, tidak kan ditentang oleh Emirat Islam,” kata Haqqani menambahkan.
Namun, mahasiswi di universitas akan menghadapi pembatasan, termasuk dalam hal keharusan berbusana. Haqqani mengatakan hijab merupakan suatu keharusan, tetapi ia tidak menjelaskan apakah hal ini berarti jilbab penutup kepala saja atau keharusan menutup wajah pula.
Pemisahan berdasarkan gender juga akan diberlakukan dan pihak universitas “memiliki kapabilitas untuk memisahkan bangunan” untuk laki-laki dan perempuan.
Ditambahkannya, subyek mata kuliah yang akan diajarkan di universitas-universitas akan dikaji ulang, tetapi ia tidak merinci lebih jauh tentang hal ini.
Ketika berkuasa pada era 1990an, Taliban – yang menerjemahkan Islam secara kaku – melarang musik dan seni. [em/jm]
