Dalam upaya menemukan cara baru untuk membiayai pemberontakannya, Taliban beralih mengenakan pajak dan mengancam kantor-kantor berita di Afghanistan tengah jika mereka menolak tuntutan kelompok militan itu.
Taliban baru-baru ini menuntut agar media di provinsi Ghazni tengah, mengungkapkan pendapatan mereka sehingga kelompok itu bisa mengenakan pajak.
"Taliban menghubungi kami melalui telepon pada awal musim semi dan menuntut 4.000 dolar, dengan mengatakan itu adalah pajak yang sekarang mereka kenakan pada media di seluruh negeri," kata Ahmad Farid Omari, managing editor sebuah stasiun TV setempat kepada VOA.
"Kami sering melaporkan ancaman kepada pejabat Afghanistan, tapi tidak ada tindakan yang diambil. Setelah beberapa kali diperingatkan dan diancam, akhirnya kami membayar." tambah Omari.
Wartawan tanpa batas, atau RSF, organisasi pengawas global yang mengawasi kebebasan media, hari Senin (19/2) juga melaporkan gerilyawan Taliban mengancam akan melarang organisasi media di seluruh provinsi beroperasi jika menolak membayar uang tuntutan tersebut.
Meski demikian pejabat Afghanistan, tidak membesar-besarkan isu ini dengan mengatakan praktek itu tidak meluas dan pemerintah telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan organisasi media. [my/jm]
