Para pemimpin Taliban-Afghanistan hari Selasa (20/12) memerintahkan universitas pemerintah dan swasta di seluruh negara itu untuk melarang mahasiswi mengakses pendidikan tinggi hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Seorang juru bicara Kementerian Pendidikan Tinggi Hafiz Zia Hashami mengatakan perintah itu telah disampaikan secara resmi ke semua universitas, sejalan dengan apa yang disebutnya sebagai keputusan kabinet Taliban.
Ini merupakan langkah terbaru dari serangkaian pembatasan yang diberlakukan Taliban mengenai akses perempuan Afghanistan pada kehidupan publik dan pendidikan sejak mereka merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus 2021 lalu.
Analis dan peneliti kebijakan Afghanistan Mohsin Amin mencuit: “Ini benar-benar menyakitkan dan memilukan bagi jutaan anak perempuan yang dilarang menempuh pendidikan di sekolah menengah dan kini di universitas.”
Amerika mengutuk keras perkembangan itu dan menyebutnya sebagai “posisi yang benar-benar tidak dapat dipertahankan.”
Wakil Duta Besar Amerika Untuk PBB Robert Wood dalam sebuah pernyataan mengatakan “Taliban tidak dapat berharap untuk menjadi anggota masyarakat internasional yang sah sampai mereka benar-benar menghormati hak semua warga Afghanistan, terutama hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak perempuan. Kami akan terus bekerja dengan PBB untuk berbicara dengan satu suara mengenai masalah ini.”
Human Rights Watch mengatakan, “Taliban setiap hari memperjelas bahwa mereka tidak menghormati hak-hak dasar warga Afghanistan, terutama perempuan.”
Belum ada satu negara pun yang mengakui kepemimpinan Taliban karena perlakuannya terhadap perempuan Afghanistan dan tindakan keras terhadap hak asasi manusia pada umumnya.
Taliban merebut kendali kekuasaan di Afghanistan pada pertengahan Agustus 2021 ketika Amerika dan sekutu Barat menarik pasukan dari negara itu setelah berperang melawan kelompok pemberontak itu selama hampir 20 tahun.
Para pemimpin Taliban berulangkali meyakinkan warga Afghanistan dan dunia pada umumnya bahwa mereka tidak akan mengembalikan kebijakan sebelumnya saat memimpin negara yang miskin dan dilanda konflik itu.
Namun Taliban telah mengingkari janjinya dan semakin mengecualikan perempuan dari kehidupan publik. Perempuan dilarang mengunjungi tempat-tempat umum, termasuk taman, kolam renang dan pusat kebugaraan. Mereka juga diharuskan untuk senantiasa memakai penutup wajah di depan umum. Perempuan dapat mengunjungi klinik kesehatan dan melakukan perjalanan jauh jika didampingi saudara laki-laki.
Taliban baru-baru ini juga menghidupkan kembali hukuman cambuk tersangka penjahat dan eksekusi terpidana pembunuhan di depan umum, sejalan dengan interpretasi yang ketat terhadap hukum Islam. [em/jm]
Forum