Taliban Afghanistan, Kamis (27/7) lalu, mengatakan perundingan mendatang dengan Amerika Serikat (AS) akan berfokus pada pencabutan sanksi-sanksi terhadap negara itu, pencairan aset-aset bank sentralnya, dan dikeluarkannya para pemimpin Taliban dari apa yang disebut sebagai daftar hitam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kedua mantan musuh itu dijadwalkan bertemu di Ibu Kota Qatar, Doha, akhir minggu ini.
Perwakilan Khusus AS untuk Afghanistan Tom West akan memimpin timnya bersama Rina Amiri, Utusan Khusus untuk Perempuan, Anak Perempuan, dan Hak Asasi Afghanistan. Sementara Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi akan memimpin delegasinya dalam pembicaraan dengan para pejabat AS itu.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Taliban mengatakan bahwa "menghentikan pelanggaran wilayah udara Afghanistan" oleh AS juga akan menjadi agenda pembicaraan.
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS pada Rabu (26/7) mengatakan, delegasi Amerika akan bertemu dengan delegasi Taliban dan "para profesional teknokratik" dari kementerian-kementerian utama Taliban di Doha untuk membahas "kepentingan-kepentingan yang genting" di Afghanistan.
Ditambahkannya, "isu-isu prioritas akan mencakup bantuan kemanusiaan bagi rakyat Afghanistan, stabilisasi ekonomi, perlakuan yang adil dan bermartabat bagi semua warga Afghanistan – termasuk perempuan dan anak-anak perempuan – isu-isu keamanan, serta upaya-upaya untuk melawan produksi dan perdagangan narkotika.”
Delegasi AS ke Kazakhstan
Menjelang pertemuan kedua delegasi di Qatar, delegasi Amerika melakukan perjalanan ke Kazakhstan, di mana mereka melangsungkan pertemuan dengan beberapa pejabat Kazakhstan, Republik Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan dalam sebuah sesi pertemuan khusus untuk membahas dukungan bersama bagi rakyat Afghanistan.
“Saya menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka semua secara terpisah atas pertukaran pandangan yang sangat substantif tentang masalah-masalah penting, termasuk soal keamanan, hak asasi manusia, ekonomi, dan kebutuhan kemanusiaan," cuit West melalui media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, setelah pertemuan di Astana, ibu kota Kazakhstan.
Belum ada negara yang secara resmi mengakui Taliban sejak kelompok garis keras itu kembali berkuasa di Kabul pada pertengahan Agustus 2021, ketika pasukan Pakta Pertahanan Atlantik (North Atlantic Treaty Organization/NATO) pimpinan AS menarik diri dalam kekacauan setelah 20 tahun terlibat dalam perang Afghanistan.
"Ini bukan berarti ada perubahan dalam kebijakan AS. Kami sudah dengan sangat jelas menyatakan akan terlibat dengan Taliban secara tepat ketika memang ada kepentingan kami untuk melakukannya," ujar Vedant Patel, wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, kepada wartawan Rabu (26/7) lalu.
"Ini tidak bermaksud untuk mengartikan adanya indikasi pengakuan atau indikasi normalisasi atau legitimasi Taliban," imbuhnya.
Patel menegaskan kembali keprihatinan Amerika tentang pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan oleh Taliban dan marjinalisasi perempuan dan anak perempuan Afghanistan.
Taliban Tak Buat Perubahan Signifikan
Para penguasa de facto fundamentalis itu telah memberlakukan interpretasi ketat mereka atas hukum syariah untuk mengelola negara yang miskin itu, dengan melarang perempuan dan anak perempuan untuk mengenyam pendidikan lebih dari kelas enam sekolah dasar. Taliban juga melarang perempuan untuk bekerja dan mengunjungi tempat-tempat umum seperti taman, pusat kebugaran, dan pemandian.
PBB dan badan-badan bantuan lainnya juga telah dilarang mempekerjakan perempuan Afghanistan sebagai anggota staf mereka, merongrong operasi kemanusiaan di negara di mana lebih dari 28 juta rakyatnya sangat membutuhkan bantuan pangan.
Kurangnya anggaran membuat Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) memangkas delapan juta warga Afghanistan yang rawan pangan dan sedianya menerima bantuan. Komunitas internasional telah mengecam pembatasan Taliban terhadap perempuan Afghanistan dan menuntut agar pembatasan tersebut dibatalkan. Para pemimpin fundamentalis menepis kritik terhadap pemerintahan mereka dan bersikeras bahwa hal itu sejalan dengan budaya Afghanistan dan hukum Islam.
Dalam pertemuan dengan perwakilan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Albania, Bangladesh, dan Maroko baru-baru ini, Utusan Khusus AS, Rina Amiri, pada Kamis (27/7) lalu mencuit, hak-hak perempuan "dilindungi dalam Islam dan merupakan kunci kemajuan dan stabilitas ekonomi."
Dia mencatat adanya "pandangan luas bahwa penindasan ekstrem terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan menjadi preseden berbahaya, terutama bagi negara-negara mayoritas Muslim; kebijakan-kebijakan ini tidak boleh dinormalisasi & dunia harus mendukung perempuan & anak perempuan Afghanistan." [em/rd]
Forum