Keputusan Singapura pekan ini untuk mempertahankan program latihan militer yang telah berjalan 40 tahun dengan Taiwan, meskipun mendapat tekanan dari China, merupakan suatu keberhasilan bagi kebijakan luar negeri Taiwan di Asia.
Para pejabat di Taipei pekan ini menyatakan Singapura akan melanjutkan program latihan militer Project Starlight, meskipun Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong baru mengunjungi China bulan lalu. China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan meminta negara-negara lain agar tidak menjalin hubungan diplomatik atau militer.
Kedua pihak memulai program latihan itu pada tahun 1975 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, dan Perdana Menteri yang kemudian menjadi presiden Taiwan, Chiang Ching-kuo.
Singapura memilih Taiwan sebagai lokasi latihan karena negara kota itu tidak memiliki lahan untuk melakukan latihan militer yang ekstensif, termasuk untuk simulasi perang.
Menurut dosen hubungan internasional Nathan Liu dari Ming Chuan University di Taiwan, Singapura berusaha, atau setidaknya berpura-pura, untuk bersikap netral, meskipun merasakan tekanan dari China. Hubungan yang berlanjut dengan Taiwan tidak boleh dihentikan atau terganggu, lanjutnya.
Singapura dapat menyeimbangkan China dengan Taiwan, suatu tindakan yang tidak diupayakan oleh kebanyakan negara, karena para pejabat Beijing menginginkan hubungan baik dengan negara yang oleh sebagian kalangan di Beijing dianggap sebagai model pengelolaan ekonomi yang bergantung pada jasa dan sebagian besar warganya etnis Tionghoa, yang dikelola secara efektif oleh sebuah partai politik.
Para ilmuwan meyakini Singapura telah meyakinkan China bahwa latihan militernya tidak akan mengarah pada hubungan resmi. [uh/lt]
