Setelah lebih dari empat tahun berada di bawah pemerintahan militer, Thailand akan menyelenggarakan pemilihan umum pada awal 2019.
Komisi Pemilu Thailand, Selasa (11/12) mengumumkan bahwa pemilu akan berlangsung pada 24 Februari. Pengumuman komisi pemilu itu bertepatan dengan pengumuman dari junta yang berkuasa mengenai pencabutan larangan kampanye politik.
Junta melonggarkan larangan tersebut pada September lalu, sewaktu mengizinkan partai-partai politik untuk mulai kembali berorganisasi.
Militer merebut kekuasaan pada tahun 2014, setelah beberapa tahun protes dengan kekerasan di jalan-jalan yang menghadapkan para pendukung kerajaan dan militer yang berbasis di Bangkok dengan para pendukung Thaksin Shinawatra dan adiknya, Yingluck. Thaksin dan Yingluck pernah menjabat perdana menteri pada periode yang berbeda antara tahun 2001 dan 2014.
Dua bersaudara itu digulingkan dalam kudeta militer, dan tinggal di luar negeri untuk menghindari hukuman penjara atas tuduhan korupsi. [uh]
