Pemerintahan Thailand di bawah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha sedang menyiapkan peraturan keamanan baru di provinsi bagian selatan yang resah itu, di mana militer mengatur pejabat-pejabat keamanan lokal dan perundingan dengan pemberontak. Namun, analis masih meragukan kemungkinan suksesnya pembicaraan itu karena perundingan sebelumnya mandek.
Pembicaraan dimulai Februari tahun lalu di bawah pemerintahan sipil Perdana Menteri Yingluck Shinawatra tetapi terhenti bulan Oktober setelah gagal mencapai kemajuan yang berarti.
Kalangan pengamat mengatakan selama pemerintahan Yingluck, perpecahan timbul antara pemerintah sipil dan militer sehingga menghambat upaya mengekang aksi-aksi kekerasan.
Militer Thailand telah membentuk komite eksekutif dan komisi dialog perdamaian supaya pembicaraan perdamaian berlanjut. Komite kebijakan eksekutif akan dipimpin Perdana Menteri Prayuth. Pemerintah juga akan menunjuk ketua perunding baru.
Menurut Jenderal Prayuth, lebih banyak kelompok pemberontak perlu ikut dalam pembicaraan itu, yang mulanya dipimpin Fron Nasional Revolusioner yang separatis atau BRN, yang juga mendapat dukungan resmi dari negara tetangga, Malaysia.
Panitan Wattanayagorn, analis pertahanan pada Chulalongkorn University, menyambut baik usaha menciptakan keamanan terpadu lewat perundingan.
"Untuk pertama kali, ada struktur yang lebih terpadu, dari atas sampai ke bawah. Pada satu sisi, ini sangat menyegarkan tetapi hasilnya masih harus kita lihat nanti,” kata Panitan.
Angkhana Neelapaijit, advokat HAM, mengatakan masyarakat madani dan organisasi HAM menuntut peran perempuan yang lebih besar dalam pembicaraan, karena merekalah yang sering terkena dampak parah akibat kekerasan dan konflik.
"Satu hal yang tidak dibicarakan masyarakat madani secara serius adalah bagaimana kita bisa mendorong perempuan untuk terlibat proses perdamaian ini, dan membuat rekomendasi. Laki-laki hanya berbicara tentang pembagian kekuasaan, dan pemerintahan, tetapi kalau perempuan bicara, mereka berbicara tentang kualitas hidup, layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial," tutur Angkhana.
Serangan mematikan terbaru adalah serangan bom mobil dekat satu hotel di kota Betong, provinsi Yala, dekat perbatasan Malaysia, akhir Juli. Sedikitnya tiga orang tewas dan lebih dari 30 orang luka-luka.
