Beberapa partai oposisi di Spanyol hari Minggu (28/1) kembali berdemonstrasi sebagai upaya terakhir untuk menghentikan pemberian amnesi bagi kelompok separatis Catalan, atas peran mereka dalam upaya memisahkan diri tahun 2007. Polisi memperkirakan sekitar 45.000 orang mengikuti seruan Partai Populer untuk berkumpul di Plaza de Espana di dekat ibu kota.
RUU amnesti yang diajukan oleh beberapa tokoh Catalan sebagai prasyarat untuk menyetujui dukungan koalisi Perdana Menteri Pedro Sanchez, akan diajukan pada hari Selasa (30/1) ke majelis rendah parlemen Spanyol. Setelah disetujui dan diberlakukan – yang diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan – undang-undang itu akan memblokir langkah hukum terhadap ratusan aktivis Catalan yang sedang diselidiki atau didakwa atas peran mereka mendeklarasikan negara Catalan yang merdeka pada tahun 2007.
Unjuk rasa pada hari Minggu itu juga diikuti oleh sejumlah tokoh, antara lain Ketua Partai Populer Alberto Nunez Feijoo dan mantan Perdana Menteri Mariano Rajov, serta Presiden Madrid Isabel, Diaz Ayuso. Sebagian besar pengunjukrasa membawa bendera Spanyol dan Eropa, juga spanduk-spanduk bertuliskan “Tidak Untuk Amnesti,” dan “Sanchez Sang Pengkhianat.”
Silvia Sobral, usia 64 tahun, mengatakan ia ikut unjuk rasa itu untuk memprotes “pemerintah pengkhianat” yang ingin “menghancurkan bangsa Spanyol. Sobral mengatakan kembalinya Carles Puigdemont, mantan kepala pemerintah daerah Catalan yang melarikan diri ke Belgia setelah upaya pemisahan diri yang gagal itu, merupakan “sebuah penghinaan.” “Kecuali jika ia kembali untuk masuk penjara,” tegasnya.
Bagi Diego Garcia, usia 72 tahun, memberikan pengampunan pada “orang-orang yang bersalah atas tindakan terorisme murni dan sederhana” itu merupakan suatu hal yang “tidak dapat diterima.”
Partai sayap kanan, Vox, juga telah menggelar banyak demonstrasi menentang RUU amnesti itu, sebagian demonstrasi bahkan bergulir menjadi aksi kekerasan, terutama yang terjadi di depan markas besar partai sosialis.
Pemerintahan Sanchez telah memenangkan mosi percaya di parlemen bulan November lalu untuk masa jabatan empat tahun berikutnya. Namun koalisi pemerintah yang lemah membutuhkan suara dari dua partai Catalan, yang menuntut diloloskannya RUU amnesti sebagai imbalan atas dukungan mereka. [em/jm]
Forum