Presiden Donald Trump berada di New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pekan ini, namun kehadirannya kali ini dibayangi kontroversi seputar pengaduan pelapor rahasia. Pengaduan itu menyorot pembicaraan telepon Trump dengan Presiden Volodymyr Zelensky yang mendesak pemimpin Ukraina ini untuk menyelidiki putra saingan politiknya, Joe Biden, kandidat presiden dari Partai Demokrat.
Pada sidang Majelis Umum PBB, Presiden Donald Trump menghadapi sorotan terkait pembicaraan teleponnya Juli lalu dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Trump diduga mendesak pemimpin Ukraina itu menyelidiki Hunter Biden, putra saingan politiknya, kandidat calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden, terkait bisnis Hunter Biden di negara itu.
Trump mengaku ia memang berbicara dengan Zelensky mengenai dugaan korupsi menyangkut keluarga Biden, namun membantah telah bertindak keliru terkait topik yang dibahas dalam pembicaraan telepon itu.
"Apa yang dilakukan Biden memalukan. Apa yang dilakukan putranya memalukan. Putranya itu mencuri uang dari Ukraina, putranya itu mencuri uang dari China,” komentarnya.
Presiden tidak menyampaikan bukti untuk mendukung pernyataannya tersebut.
Mantan presiden Joe Biden tidak tinggal diam. Dalam sebuah kampanyenya, ia menyerang Trump. "Trump melakukan ini karena ia mengetahui saya bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Ia menyalahgunakan kekuasaan dan setiap elemen kepresidenan dalam usahanya mencemarkan saya,” tandasnya.
Kontroversi tersebut mulai mencuat pekan lalu setelah muncul laporan-laporan bahwa seorang pelapor rahasia dari komunitas intelijen nasional yang tidak diungkapkan identitasnya mengadukan isi pembicaraan telepon Trump dengan seorang pemimpin asing. Laporan-laporan media itu menyiratkan bahwa pembicaraan telepon itu kemungkinan dengan Zelensky.
Para tokoh Partai Demokrat menginginkan informasi lengkap yang disampaikan pelapor rahasia itu, namun Gedung Putih menghalanginya. Todd Belt, pakar politik dari George Washington University, mengatakan, "Masalahnya adalah orang itu bekerja di lembaga eksekutif dan kepala lembaga eksekutif, tentunya, presiden. Yang bekerja untuk presiden adalah Direktur Dinas Intelijen Nasional, yang tampaknya merahasiakan informasi itu dari Kongres. Saya memperkirakan akan terjadi debat di pengadilan terkait masalah ini.”
Sejumlah legislator Demokrat menyerukan agar Trump dimakzulkan dan mendesak diadakannya penyelidikan untuk mengetahui apakah pembicaraannya dengan Zelensky itu terkait keputusan Gedung Putih untuk menahan bantuan militer senilai 250 juta dolar untuk Ukraina untuk sementara waktu. Dana itu ditujukan untuk membantu Ukraina melindungi diri dari tetangganya, Rusia.
Menurut Richard Gowan dari International Crisis Group, kontroversi ini juga memiliki dampak internasional, "Patut disayangkan bahwa kontroversi menyangkut Trump, Biden dan Ukraina mengalihkan perhatian dunia dari usaha mencari solusi diplomatik bagi perang di Ukraina, yang menjadi prioritas nomor satu Kiev.”
Ukraina membantah ditekan Washington. Zelensky dan Trump dijadwalkan akan bertemu di sela-sela sidang Majelis Umum PBB pekan ini. [ab/uh]
