Kementerian pertahanan Tunisia telah mengerahkan pasukan militer cadangan dan memperingatkan polisi bahwa mereka akan dipecat karena bolos kerja pada hari Senin. Ini merupakan upaya terbaru pemerintah Tunisia untuk memulihkan ketertiban tiga minggu setelah pemberontakan yang menggulingkan pemerintahan mantan Presiden Zine El Abidine Ben Ali.
Pemerintahan koalisi yang diangkat setelah Ben Ali melarikan diri ke Arab Saudi pada tanggal 14 Januari mengatakan para pejabat yang dekat ke pemerintahan lama, secara sembunyi-sembunyi berusaha menyebarkan kekacauan dan merebut kembali kekuasaan. Penjarahan dan kerusuhan oleh kelompok-kelompok preman bersenjata terus terjadi di beberapa daerah, yang menimbulkan kekhawatiran luas bahwa orang-orang yang setia kepada Ben Ali sedang mendorong terjadinya anarki.
Dalam usaha lebih jauh untuk membantu memulihkan ketertiban, para anggota parlemen Tunisia setuju untuk memberi penjabat Presiden Fouad Mebazaa wewenang sementara untuk memerintah dengan dekrit. Senat Tunisia akan melakukan pemungutan suara mengenai RUU tersebut padahari Rabu. Jika disetujui oleh kedua majelis parlemen, undang-undang yang diusulkan itu akan memungkinkan Mebazaa melangkahi parlemen yang masih didominasi oleh para anggota partai Ben Ali yang sudah lama berkuasa, partai RCD.
Berpidato di parlemen, Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi mengatakan wewenang tersebut dibutuhkan untuk memungkinkan pemerintah menanggapi dengan cepat tantangan yang dihadapinya.
