Sejak gagalnya gencatan senjata bulan Juli dengan PKK, pasukan keamanan Turki telah mengumumkan lebih dari 100 wilayah keamanan militer sementara di seluruh Turki Tenggara. Peraturan itu, yang bisa diberlakukan sampai enam bulan, umumnya mencakup kawasan-kawasan pedesaan, di mana berlangsung pertempuran dengan pemberontak Kurdi.
Peneliti Senior tentang masalah-masalah Turki, Emma Sinclair-Webb dari lembaga HAM Human Rights Watch yang berkantor di Amerika mengatakan, banyak orang mencari nafkah di wilayah-wilayah yang terkena peraturan darurat itu dan ia prihatin mengenai peraturan-peraturan ketat yang diberlakukan di sana.
"Jika tidak meninggalkan zona itu, kita bisa dihukum; tidak ada keamanan di sana. Media tidak bisa meliput di sana, tidak ada kebebasan berekspresi di daerah-daerah itu; tidak ada kebebasan bergerak dan ada resiko besar penyalah-gunaan kekuasaan terhadap warganegara di daerah-daerah itu,” ujarnya.
Sinclair-Webb menambahkan, gubernur-gubernur setempat setelah berunding dengan militer menentukan zona-zona keamanan dengan kriteria yang tidak diumumkan dan tidak diawasi parlemen.
Penerapan zona-zona keamanan bersamaan dengan bertambahnya jam malam di kota-kota di seluruh wilayah yang sebagian besar dikuasai Kurdi.
Turki mengadakan pemilu tanggal satu November dan kolumnis politik, Semih Idiz dari harian Cumhurriyet Turki dan situs al-Monitor mengatakan keraguan mengenai kejujuran pelaksaan pemilu itu semakin meningkat..
"Semakin banyak peraturan keamanan dan keadaan gawat diterapkan di Turki, di mana terdapat banyak pemilih, makin banyak keabsahan pemilu akan dipertanyakan oleh para pengamat dalam negeri dan internasional," tambahnya.
Partai AK tidak mendapat kursi mayoritas dalam pemilu bulan Juni lalu, karena partai HDP yang pro-Kurdi masuk ke parlemen untuk pertama kalinya. Bagaimana orang Kurdi memberikan suara pada bulan November nanti, akan menentukan hasil pemilu, kata para pengamat. [ps/isa]
