Menteri-menteri luar negeri Uni Eropa pada hari Senin (25/1) bertemu untuk membahas tanggapan mereka soal penangkapan Alexei Navalny oleh Rusia dan penindakan terhadap para demonstran, sementera tekanan kian berkembang untuk memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Kremlin.
Para diplomat dari 27 negara bertemu di Brussels untuk melakukan pembicaraan mulai dari hubungan Eropa dengan Presiden AS Joe Biden hingga upaya-upaya untuk menyelamatkan perjanjian nuklir Iran.
Tetapi penangkapan Navalny, pengecam terkemuka Presiden Rusia Vladimir Putin, dan penangkapan ribuan demonstran, akan menjadi salah satu isu yang paling sulit.
“Menurut saya Uni Eropa perlu mengirim pesan yang sangat jelas dan tegas bahwa ini tidak dapat diterima sama sekali,” kata Menteri Luar Negeri Lithuania Gabrielius Landsbergis sewaktu tiba untuk pertemuan tersebut.
Para diplomat Eropa mengatakan kepada AFP bahwa para menteri tidak memperkirakan akan ada kesepakatan mengenai sanksi-sanksi pada hari Senin, meskipun ada dorongan dari sejumlah negara untuk mengambil sikap keras.
Brussels diperkirakan akan menahan diri hingga Navalny diajukan ke pengadilan pada awal Februari, untuk mengetahui apakah Kremlin memenjarakannya untuk waktu yang lama.
Aktivis antikorupsi itu menghadapi ancaman 3,5 tahun penjara karena melanggar persyaratan dalam hukuman yang ditangguhkan sebelumnya, sewaktu ia memulihkan diri di Jerman dari peracunan agen saraf Novichok yang nyaris menewaskannya.
Penangkapannya sewaktu ia kembali ke Rusia memicu gelombang protes pada hari Sabtu. Polisi bersenjatakan pentungan menahan lebih dari 3.500 orang ketika itu.
Sementara sanksi-sanksi kemungkinan besar tidak akan ditetapkan sekarang ini, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell akan menghadapi tekanan untuk meninggalkan rencana kunjungan ke Moskow yang dijadwalkan bulan depan.
Borrell menganggap penangkapan Navalny sebagai “penggunaan kekuatan berlebihan” dan menulis di Twitter bahwa pertemuan hari Senin akan membahas “langkah-langkah Uni Eropa selanjutnya.”
Brussels telah memukul Rusia dengan sejumlah sanksi karena menganeksasi Krimea dan memicu konflik Ukraina.
Pada Oktober lalu, blok itu menempatkan enam pejabat senior Rusia dalam daftar larangan perjalanan dan pembekuan aset terkait “percobaan pembunuhan” terhadap Navalny. [uh/ab]
