Menteri Luar Negeri Jerman menekankan perlunya menormalisasi apa yang disebutnya hubungan yang sangat tegang dengan Turki, setibanya ia di pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels, Belgia.
Sigmar Gabriel menanggapi dengan skeptisisme hari Senin (6/3) seruan dari beberapa menteri luar negeri untuk mempertimbangkan peraturan dan standar Uni Eropa mengenai kehadiran para politisi asing untuk berkampanye di Eropa.
Satu unsur pokok dalam ketegangan sekarang adalah rencana para menteri Turki untuk berkampanye di Jerman dan negara lain untuk referendum UUD yang hendak memberi Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, kekuasaan baru yang lebih besar.
Gabriel mengatakan, “Setiap negara mempunyai pendapatnya sendiri, dan tentu ada keadaan hukum yang jelas di Jerman,” dan menambahkan bahwa, “Hal yang utama adalah bahwa setiap orang menggunakan kemungkinan yang mereka miliki untuk memastikan bahwa kita akan kembali ke hubungan yang agak normal.”
Kanselir Austria Christian Kern mengatakan hari Minggu bahwa para politisi Turki sebaiknya dilarang berkampanye politik di seluruh negara-negara Uni Eropa. Kern menyuarakan dukungan pada keputusan beberapa kota Jerman pekan lalu untuk membatalkan acara-acara kampanye referendum Turki.
Menteri Luar Negeri Slowakia Miroslav Lajcak mengatakan setibanya di Brussel hari Senin kontroversi itu menunjukkan tidak adanya peraturan Uni Eropa mengenai pemberian izin bagi rapat-rapat umum oleh para politisi asing dari negara yang bukan anggota Uni Eropa.
Ia mengatakan bahwa, "sudah waktunya memulai membicarakannya.” Lajcak yakin seharusnya ada peraturan yang membatasinya karena kemungkinan kerusakan besar yang diakibatkannya.
Peter Altmaier, Kepala Staff Kanselir Jerman Angela Merkel, telah mengutuk ucapan Presiden Turki yang menuduh Jerman melakukan praktik-praktik Nazi, beberapa hari setelah satu daerah Jerman melarang seorang menteri Turki berkampanye di sana.
Hari Senin, Altmaier menyebut ucapan Erdogan itu “sama sekali tidak dapat diterima.” [gp]
