Uni Eropa mengecam Rusia hari Kamis (25/4), atas usaha Moskow menawarkan kemudahan bagi orang-orang yang tinggal di kawasan konflik di Ukraina Timur untuk memperoleh kewarganegaraan Rusia. Uni Eropa menganggap, tawaran itu sebagai serangan terhadap kedaulatan Ukrania yang dapat merusak kesepakatan perdamaian yang rapuh.
Presiden Rusia Vladimir Putin, Rabu, menandatangani sebuah keputusan yang mempercepat proses aplikasi kewarganegaraan bagi warga Ukraina yang tinggal di kawasan-kawasan yang dikuasai separatis dukungan Rusia. Dengan keputusan itu, mereka yang mengajukan aplikasi dapat menjadi warga negara Rusia dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan, namun harus bersumpah setia kepada Rusia.
Dalam sebuah pernyataan bersama, Perancis dan Jerman -- dua negara Eropa penjamin Perjanjian Damai Minks 2015 – mengatakan, keputusan Putin tersebut bertentangan dengan semangat dan tujuan kesepakatan Minsk.
Juru bicara Komisi Eropa Maja Kocijancic mengatakan, “Kami mengharapkan Rusia menahan diri dan tidak mengambil tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan Minsk, dan yang menghambat reintegrasi kawasan-kawasan yang dikontrol kelompok non-pemerintah ke Ukraina.”
Ia menggambarkan langkah Rusia terbaru sebagai serangan baru terhadap kedaulatan Ukraina.
Uni Eropa memberlakukan sejumlah sanksi terhadap Rusia pada 2014 setelah Moskow menganeksasi Semenanjung Krimea di Ukraina. Uni Eropa juga terus mengambil tindakan yang menghukum Rusia karena bersikap setengah hati dalam menghormati kesepakatan Minsk.
Keputusan terbaru Putin muncul hanya beberapa hari setelah presiden Ukraina yang baru terpilih. Kocijancic mengatakan, keputusan itu menunjukkan niat Rusia untuk terus mengguncang kestabilan dan mengobarkan konflik di Ukraina.
Sementara itu, Amerika juga mengutuk keputusan Presiden Putin untuk memudahkan penduduk yang berdiam di Ukraina timur mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Dekrit itu dikeluarkan tiga hari setelah Volodymyr Zelensky terpilih sebagai presiden baru Ukraina.
Hubungan antara Rusia dan Ukraina memburuk selama lima tahun terakhir karena dukungan Rusia kepada gerakan separatis bersenjata yang berbahasa Rusia di Ukraina timur serta tindakan Rusia menganeksasi Krimea.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan hari Rabu keputusan Rusia itu menjadi kendala serius dalam menegakkan Perjanjian Minsk yang ditandatangani Rusia yang bertujuan mengakhiri pertempuran di Ukraina timur dan mengembalikan wilayah itu ke bawah kekuasaan penuh Ukraina. (ab)
