Pemerintah memastikan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih aman, yaitu berada di bawah 30%. Sementara itu defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada kisaran 2,5%. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah acara diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informasi Jakarta Kamis (27/7) menjelaskan, pemerintah akan yerus menjaga kebijakan fiskal dan defisit anggaran sesuai aturan perundangan. Hal itu dilakukan secara hati-hati dan profesional. Sehingga menurutnya Indonesia dapat terus membangun namun tetap terjaga resiko keuangan dan utangnya.
"APBN 2017 masih terkelola dengan baik dan terjaga stabilitasnya. Pendapatan dalam negeri tercatat 41,0% terhadap APBN yang meningkat dari 35% pada semester 1 tahun 2016", jelas Sri Mulyani.
Ia menambahkan, realisasi penerimaan pajak dan bea cukai tumbuh sebesar 9,6% dengan nilai nominal Rp 571,9 trilyun dibanding tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 522 trilyun. Atau mengalami kenaikan 2,4% dari tahun sebelumnya.
Kontribusi terbesar dalam pertumbuhan penerimaan pajak dan bea cukai menurut Sri Mulyani, berasal dari Pph Migas yang tumbuh 69% dan PPN non migas yang tumbuh 13,5%. Sementara itu dari kepabeanan, bea keluar tumbuh 31,6%, di mana tahun lalu minus 33%.
"Dalam perkembangan terakhir dapat terlihat bahwa geliat ekonomi sudah mulai tumbuh seiring dengan membaiknya harga minyak dan meningkatnya ekspor", ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani menegaskan pelaksanaan semester 1 APBN menunjukan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016.
"Hal ini menggambarkan upaya Pemerintah untuk menjaga APBN sebagai instrumen fiskal yang efektif dan kredibel telah berjalan dengan baik", tegas Sri Mulyani.
Dari data kementerian keuangan, hingga Juni 2017, posisi utang pemerintah sebesar Rp 3.706,52 trilyun. Jumlah utang itu terakumulasi sebesar Rp 1.097,74 trilyun jika dibandingkan posisi di akhir Mei 2014 sebesar Rp 2.608,78 trilyun. Tambahan utang itu menurut Sri Mulyani dimanfaatkan untuk belanja infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan untuk dana alokas khusus fisik serta dana desa.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam sebuah acara diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informasi di Jakarta Kamis (27/7) mengatakan Bank Indonesia (BI) mendukung upaya kementerian keuangan menekan utang pemerintah untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Agus berharap penarikan utang bisa dikurangi secara bertahap melalui peningkatan penerimaan pajak.
"Negara masih pada rasio utang yang sehat. Negara akan berusaha maksimal agar sumber pembiayaan APBN berasal dari pajak", ujar Agus. [aw]
