Utusan Presiden Donald Trump untuk kawasan Timur Tengah, Kamis (19/10) mengatakan bahwa jika Hamas ingin mengambil peran dalam pemerintah Palestina, Hamas harus meninggalkan kekerasan dan berkomitmen pada perundingan dengan Israel, tuntutan yang selalu ditolak oleh kelompok militan Islamis itu.
Pernyataan Jason Greenblatt itu merupakan pernyataan pertama Amerika mengenai majunya upaya-upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas, yang sekaligus menggaungkan tuntutan Israel.
Dengan bantuan Mesir, kedua faksi Palestina yang bersaingan itu pekan lalu mencapai kesepakatan awal dan telah membentuk sejumlah komite untuk menyelesaikan sejumlah isu yang tersisa, yang paling utama adalah mengenai siapa yang akan mengontrol arsenal Hamas.
Kesepakatan itu belum diterapkan, karena Presiden Palestina Mahmoud Abbas masih dalam pembicaraan dengan Hamas mengenai diakhirinya perpecahan selama 10 tahun ini.
Greenblatt mengunjungi kawasan itu dalam upaya mencari rumusan guna memulai kembali perundingan perdamaian Israel-Palestina, yang mengalami kegagalan terakhir kalinya pada tahun 2014. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan tidak akan ada pembicaraan dengan Palestina kecuali jika Hamas menyetujui persyaratan yang sama yang dikemukakan oleh Greenblatt.
Hamas, yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Israel, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, tidak berencana untuk secara resmi menjadi bagian dari pemerintah mendatang Palestina. Hamas telah menyatakan tidak akan melucuti persenjataannya, dan berniat untuk tetap menggunakan pengaruhnya dari balik layar.
Abbas mengupayakan berdirinya negara Palestina merdeka di Tepi Barat, Jerusalem Timur dan Gaza. Israel merebut daerah-daerah tersebut pada tahun 1967, meskipun mundur dari Gaza pada tahun 2005. [uh/ab]
