Wali Kota Washington D.C. Muriel Bowser melarang masyarakat datang ke ibu kota Amerika Serikat itu untuk menghadiri pelantikan Presiden terpilih Joe Biden dan mendesak agar warga berpartisipasi secara virtual.
Wali Kota mengutip kekhawatiran atas penyebaran virus corona dan serangan terhadap gedung Capitol AS minggu lalu.
Berbicara kepada wartawan dalam jumpa pers pada Senin (11/1), Bowser juga menyatakan dirinya mengirimkan surat berisi permintaan agar Presiden Donald Trump menyatakan situasi ‘siaga keadaan darurat’ bagi wilayah District of Columbia menjelang pelantikan Biden pada 20 Januari mendatang.
Wali Kota perempuan itu menyampaikan pelantikan tahun ini menimbulkan "beberapa tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melebihi lingkup proses perencanaan pelantikan secara tradisional," termasuk pandemi dan peristiwa pada Rabu (6/1) lalu, ketika para pendukung Trump menyerang Gedung Capitol AS.
Selain itu, Bowser menambahkan telah menulis surat kepada penjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf dan meminta agar institusi itu menyesuaikan pendekatannya terhadap pelantikan Presiden mendatang dengan cara-cara tertentu.
Bowser menyerukan periode keamanan khusus yang sekarang berlaku terkait inaugurasi itu diperpanjang dari 20 hingga 24 Januari 2021. Bowser juga meminta Departemen Keamanan Dalam Negeri agar mengkoordinasikan upaya penetapan rencana penyebaran pasukan keamanan untuk melindungi semua kantor dan gedung-gedung milik pemerintah federal.
Wali Kota Washington DC itu menegaskan upaya tersebut dapat melibatkan Departemen Pertahanan dan Kehakiman bersama dengan Kongres AS dan Mahkamah Agung. Bowser mengemukakan hal itu akan memastikan bahwa Kantor Kepolisian Metropolitan dapat berfokus pada misi keamanan di daerah sekitar pada delapan wilayah Distrik ibu kota.
Belum ada komentar langsung dari departemen pimpinan Wolf. Namun pada Kamis (7/1), lalu, ia mengeluarkan pernyataan bahwa peristiwa tragis di Gedung Capitol itu adalah "sangat buruk dan mengejutkan."
Secara terpisah, Bowser meminta Departemen Dalam Negeri untuk membatalkan izin pertemuan publik hingga 24 Januari 2021. [mg/pp]
