Warga di Jalur Gaza hari Minggu (17/1) menyambut gembira kabar akan dilangsungkannya pemilu parlemen dan presiden pada akhir tahun 2021 ini.
Ini merupakan pemilu pertama sejak tahun 2006 ketika kelompok militan Islam Hamas menang telak.
Warga Gaza, Jamal Fanouna, mengatakan ia menyambut pengumuman itu dan menambahkan harapan berakhirnya “perpecahan antara Tepi Barat dan Jalur Gaza.”
Pemilu ini dinilai sebagai hal penting untuk memajukan pembentukan negara Palestina dan menyelesaikan keretakan antara Partai Fatah dan kelompok militan Islam Hamas.
Pemilu itu diumumkan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas, tetapi masih ada hambatan untuk melaksanakannya. Seiring bertambahnya usia Abbas sebagai pemimpin di Tepi Barat, dan kepemimpinan Hamas yang mengakar di Jalur Gaza, masih ada pertanyaan yang harus dijawab.
Warga Gaza Jamal Abu Amer mengatakan ia menyambut baik pemilu apapun di Palestina, dan menyampaikan keprihatinannya bahwa kehidupan politik di Palestina “hampir mati.” “Kita perlu memulihkan kehidupan dan persatuan rakyat Palestina,” ujarnya.
Pemilu parlemen dijadwalkan akan berlangsung pada 22 Mei, disusul pemilu presiden pada 31 Juli.
Faksi-faksi yang bersaing akan mengadakan pertemuan di Mesir akhir bulan ini dengan harapan dapat membahas soal-soal logistik dan menyelesaikan perselisihan mereka sebelum dimulainya kampanye.
Abbas telah mengeluarkan dekrit tentang hal ini Jumat lalu (15/1) dan Hamas menyambutnya. Juru bicara Hamas, Hazem Qasem mengatakan “Hamas menyambut baik dikeluarkannya dekrit presiden untuk menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilu Dewan Nasional. Hamas telah bekerja keras beberapa bulan terakhir ini untuk mencapai dekrit ini dan menciptakan atmosfir yang menunjang pengumuman dekrit ini, menunjukkan konsesi dan fleksibilitas yang sangat besar. Kami menantikan pertemuan nasional yang serius dan komprehensif untuk membahas seluruh rincian ini sehingga dapat mencapai jalan demokrasi yang mengungkapkan keinginan seluruh rakyat Palestina.”
Alih-alih keberadaan dekrit itu masih belum jelas bagaimana pemilu ini akan diselenggarakan.
Hamas dan Fatah telah berupaya keras melakukan rekonsiliasi setelah terpecah lebih dari sepuluh tahun lalu.
Hamas, yang oleh Israel dan negara-negara Barat dianggap sebagai organisasi teroris, memenangkan pemilu parlemen terakhir tahun 2006; tetapi masyarakat internasional umumnya menolak berurusan dengan pemerintahan apapun, termasuk tokoh-tokoh Hamas.
Hamas mengambil alih kekuasaan dari Fatah di Gaza tahun 2007 dan sejak saat itu menguasai kontrol atas wilayah itu meskipun Israel dan Mesir memblokir kawasan itu.
Sejumlah upaya untuk menyatukan faksi-faksi itu telah gagal, di mana soal penyelenggaraan pemilu menjadi isu yang paling utama. Kedua pihak sama-sama tidak mau menyerahkan kekuasaan dan berkompromi, dan belum jelas apakah sikap itu akan berubah.
Di Gaza, Hamas menciptakan birokrasi pemerintahnya sendiri bersama sebuah sayap bersenjata dan cadangan pasokan roket yang ditujukan ke Israel.
Abbas, yang mengawasi zona Tepi Barat, menentang aksi kekerasan sebagai upaya mengakhiri pendudukan Israel selama lebih dari setengah abad.
Pemilu bagi Dewan Nasional Organisasi Pembebasan Palestina PLO yang mewakili kepentingan Palestina di dunia internasional akan dilangsungkan pada 31 Agustus. [em/jm]
