LHOKSEUMAWE —
Sekelompok pencari suaka dari etnis Rohingya di Burma beribadah dengan tenang bersama warga Indonesia lainnya di sebuah masjid di Sumatra, tanda solidaritas yang mereka temui dari sesama Muslim setelah melarikan diri dari kerusuhan sektarian berdarah di negaranya.
Para anggota kelompok minoritas Muslim itu masih terguncang karena perjalanan 25 hari lewat laut, namun mereka bersyukur menemukan negara tempat mereka merasa nyaman meskipun tidak ada peluang menjalani kehidupan yang normal di sini.
Meski penduduk setempat menerima mereka dengan tangan terbuka, tidak demikian halnya dengan pemerintah Indonesia. Walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara publik menyatakan dukungannya terhadap minoritas tak berkewarganegaraan itu, warga Rohingya yang sampai ke Indonesia dapat berada dalam ketidakpastian hukum selama bertahun-tahun.
Sebagian besar warga Rohingya awalnya tidak melihat Indonesia sebagai tujuan akhir, namun sebagai titik transit menuju Australia. Setibanya di Indonesia, banyak orang Rohingya yang ditahan di pusat penahanan untuk periode waktu yang lama sementara kasusnya diproses.
Mereka yang diberi status pengungsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap beruntung namun memiliki hak yang terbatas karena Indonesia belum menandatangani konvensi utama PBB mengenai pengungsi. Indonesia tidak dapat menerima mereka sebagai warga tetap dan mereka tidak dapat bekerja atau belajar sementara menunggu status pasti.
Rohana Fetikileh, yang tinggal di kompleks perumahan pengungsi di Medan setelah meninggalkan negara bagian Rakhine pada 2010, mengatakan jika Indonesia menerimanya, ia dan keluarganya akan tinggal.
“Yang penting kami dapat bekerja dan ada masa depan untuk anak-anak kami,” ujarnya sambil menggendong bayinya yang berusia 11 bulan.
Mereka yang diberi status pengungsi mendapat bantuan dari PBB: Perumahan dasar, pendidikan untuk anak-anak mereka dan uang bulanan Rp 1,25 juta per orang.
Namun sebagian besar pengungsi menghabiskan waktu mereka tinggal di rumah tanpa bisa berbuat banyak.
“Kita tidak dapat melakukan apa-apa di sini,” ujar Zahid Husein, 26, yang telah menunggu untuk pemukiman kembali selama lebih dari 11 tahun, setelah melewati Kamboja, Thailand dan Malaysia.
“Kita tidak dapat belajar, atau berbelanja tanpa risiko ditahan lagi,” ujarnya.
Dengan hanya 1 persen pengungsi global yang mendapat pemukiman kembali, menurut data PBB, prospek untuk warga Rohingya sangat buram. Australia mengatakan akan mengambil sekitar 600 pengungsi di Indonesia dalam 12 bulan mendatang sebagai bagian perluasan program pengungsi kemanusiaan, namun jumlah itu tidak termasuk mereka yang datang dari Burma.
Pemerintah Indonesia sendiri telah berjanji memberikan bantuan US$1 juta untuk membantu para pengungsi tahun lalu.
Sejauh ini, PBB telah mencatat 360 kedatangan warga Rohingya di Indonesia tahun ini, naik dari hanya 30 pada 2010.
Meski negara berkembang jarang menjadikan pengungsi warga tetap, direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Febi Yonesta mengatakan Indonesia seharusnya mempertimbangkan untuk melakukannya, terutama dalam kasus Rohingya.
“Kita punya tempat, ekonomi sedang melesat, mengapa tidak?” ujarnya.
Indonesia telah lama berjanji untuk menandatangani konvensi PBB, namun tidak memenuhi tenggat pada 2009 dan para pengamat yakin peluangnya kecil untuk memenuhi tenggat baru pada 2014.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan kegagalan menandatangani konvensi itu semata-mata karena banyaknya prioritas yang ada.
“Kami telah menyambut baik warga Rohingya, kami tidak berniat mengembalikan mereka kembali,” ujarnya. (AFP/Angela Dewan)
Para anggota kelompok minoritas Muslim itu masih terguncang karena perjalanan 25 hari lewat laut, namun mereka bersyukur menemukan negara tempat mereka merasa nyaman meskipun tidak ada peluang menjalani kehidupan yang normal di sini.
Meski penduduk setempat menerima mereka dengan tangan terbuka, tidak demikian halnya dengan pemerintah Indonesia. Walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara publik menyatakan dukungannya terhadap minoritas tak berkewarganegaraan itu, warga Rohingya yang sampai ke Indonesia dapat berada dalam ketidakpastian hukum selama bertahun-tahun.
Sebagian besar warga Rohingya awalnya tidak melihat Indonesia sebagai tujuan akhir, namun sebagai titik transit menuju Australia. Setibanya di Indonesia, banyak orang Rohingya yang ditahan di pusat penahanan untuk periode waktu yang lama sementara kasusnya diproses.
Mereka yang diberi status pengungsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap beruntung namun memiliki hak yang terbatas karena Indonesia belum menandatangani konvensi utama PBB mengenai pengungsi. Indonesia tidak dapat menerima mereka sebagai warga tetap dan mereka tidak dapat bekerja atau belajar sementara menunggu status pasti.
Rohana Fetikileh, yang tinggal di kompleks perumahan pengungsi di Medan setelah meninggalkan negara bagian Rakhine pada 2010, mengatakan jika Indonesia menerimanya, ia dan keluarganya akan tinggal.
“Yang penting kami dapat bekerja dan ada masa depan untuk anak-anak kami,” ujarnya sambil menggendong bayinya yang berusia 11 bulan.
Mereka yang diberi status pengungsi mendapat bantuan dari PBB: Perumahan dasar, pendidikan untuk anak-anak mereka dan uang bulanan Rp 1,25 juta per orang.
Namun sebagian besar pengungsi menghabiskan waktu mereka tinggal di rumah tanpa bisa berbuat banyak.
“Kita tidak dapat melakukan apa-apa di sini,” ujar Zahid Husein, 26, yang telah menunggu untuk pemukiman kembali selama lebih dari 11 tahun, setelah melewati Kamboja, Thailand dan Malaysia.
“Kita tidak dapat belajar, atau berbelanja tanpa risiko ditahan lagi,” ujarnya.
Dengan hanya 1 persen pengungsi global yang mendapat pemukiman kembali, menurut data PBB, prospek untuk warga Rohingya sangat buram. Australia mengatakan akan mengambil sekitar 600 pengungsi di Indonesia dalam 12 bulan mendatang sebagai bagian perluasan program pengungsi kemanusiaan, namun jumlah itu tidak termasuk mereka yang datang dari Burma.
Pemerintah Indonesia sendiri telah berjanji memberikan bantuan US$1 juta untuk membantu para pengungsi tahun lalu.
Sejauh ini, PBB telah mencatat 360 kedatangan warga Rohingya di Indonesia tahun ini, naik dari hanya 30 pada 2010.
Meski negara berkembang jarang menjadikan pengungsi warga tetap, direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Febi Yonesta mengatakan Indonesia seharusnya mempertimbangkan untuk melakukannya, terutama dalam kasus Rohingya.
“Kita punya tempat, ekonomi sedang melesat, mengapa tidak?” ujarnya.
Indonesia telah lama berjanji untuk menandatangani konvensi PBB, namun tidak memenuhi tenggat pada 2009 dan para pengamat yakin peluangnya kecil untuk memenuhi tenggat baru pada 2014.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan kegagalan menandatangani konvensi itu semata-mata karena banyaknya prioritas yang ada.
“Kami telah menyambut baik warga Rohingya, kami tidak berniat mengembalikan mereka kembali,” ujarnya. (AFP/Angela Dewan)
