Sebagian besar perjanjian bisnis yang ditandatangani antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan Amerika di Washington DC, Senin (10/26) berasal dari sektor energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang turut menyaksikan penandatanganan kesepakatan di Kamar Dagang AS tersebut mengatakan pemerintah terus berupaya menciptakan iklim bisnis yang lebih bersahabat namun tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berikut wawancara khusus reporter VOA Vina Mubtadi dengan Menteri ESDM di sela-sela jamuan makan malam Kamar Dagang AS di Washington DC hari Senin (10/26).
Apa tanggapan Anda atas perjanjian bisnis antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan AS yang baru ditandatangani di Washington DC hari Senin (10/26)?
Kita bersyukur karena kunjungan Presiden membawa benefit nyata. Ada 14 business deals, 11 diantaranya dari sektor energi. Ada $3,5 miliar yang merupakan investasi langsung dari perusahaan AS ke Indonesia terutama di bidang kelistrikan. Kita mensyukuri itu. Itu artinya daya tarik Indonesia sebagai negara yang sedang tumbuh tetap tinggi, dan terutama di mata investor AS.
Kamar Dagang AS dan Kamar Dagang AS di Indonesia pekan ini baru saja menerbitkan sebuah studi yang menyoroti berbagai tantangan bisnis di Indonesia. Salah satunya adalah masalah tenaga kerja asing yang terkendala regulasi ketat. Bagaimana pemerintah menyikapinya?
Kita menyadari sedang terus berbenah, dari mulai perijinan, lahan sampai urusan tenaga kerja. Karena negara ini negara besar, sangat beragam, jadi tidak mudah apalagi setelah demokrasi muncul jadi tidak gampang bagi pemerintah untuk memaksakan satu rule. Karena itu kita harus approachdengan cara lain, dengan lebih demokratis, konsekuensinya memang sedikit perlu waktu dan kesabaran.
Tapi dengan dialog dengan industri, dengan pelaku usaha, lama kelamaan kita akan mendapatkan formula yang baik dan mudah-mudahan PP yang baru-baru ini ditandatangani tentang tenaga kerja, metode pengupahan, bisa menjadi platform, bisa menjadi satu patokan bersama antara dunia usaha dengan para pekerja. Tentu saja belum sempurna, tapi saya anggap ini sebagai kemajuan dan dalam dialog terbatas itu juga dihargai sebagai suatu kemajuan dimana kita bisa memiliki patokan pada waktu meninjau pengupahan ke depan.
Apakah kontrak Freeport akan segera diperbarui?
Freeport belum memperoleh perpanjangan kontrak karena waktunya belum memungkinkan. Kita tahu sejak 2014 ada perundingan melalui MoU, tentu saja yang bisa kita lakukan adalah bagaimana seluruh item dalam MoU itu dibahas, disepakati dan kemudian pada waktunya diputuskan.
Masalahnya sekarang kita tidak bisa memutuskan perpanjangan karena memang PPnya tidak memungkinkan, karena itu jalan keluarnya adalah kita memberikan surat bahwa kita ingin menjamin kelangsungan investasi datapi dalam hal perpanjangan kita harus tetap taat pada peraturan perundang-undangan. Itu yang menjadi kesepakatan. Itu kesepakatan baik karena dengan begitu kita tetap bisa menata seluruh perundang-undangan karena memang harus ditata, sementara Freeport bisa menyiapkan diri untuk berinvestasi.
Dalam acara jamuan makan malam Kamar Dagang AS hari Senin Anda duduk bersama eksekutif Freeport. Apakah ada isu yang dibahas?
Tidak ada acara Freeport. Saya memang duduk di bangku yang ada tulisan Freeport-nya tapi kan di sebelah saya juga ada Senator, ada Dubes. Tidak ada pembahasan khusus mengenai Freeport. Saya sengaja duduk di meja yang ada sign Freeport. Menurut saya pemerintah masih memberikan sinyal bahwa dengan siapapun kita masih membuka diri, bahwa tiap-tiap perusahaan punya isu, punya agenda bukan berarti kita menjaga jarak.
Dan sinyal itu penting. Kita memfasilitasi investasi, kita undang investasi dan friendly kepada investasi, itu penting, pada waktunya kita tough kita tough, pada waktunya kita berdiskusi kita berdiskusi, pada waktunya kita bersahabat seperti malam ini kita bersahabat. Jangan kemudian kita pura-pura seperti orang yang tidak bersahabat gitu ya, tapi sepanjang kita menjalankan tugas dengan penuh integritas, dengan siapapun kita tidak ada masalah. [vm]