Perdana Menteri Zimbabwe Morgan Tsvangirai mengatakan negara itu tampaknya akan menyelenggarakan pemilu presiden dan parlemen bulan Juli, setelah pemungutan suara mengenai sebuah konstitusi baru pada bulan Maret.
Tsvangirai berbicara hari Rabu, setelah Menteri Urusan Konstitusi Eric Matinenga mengemukakan pemerintah Zimbabwe telah menetapkan tanggal 16 Maret bagi referendum konstitusi itu.
Dalam sebuah konferensi pers di Harare, Matinenga menyatakan keprihatinan bahwa tambahan waktu mungkin diperlukan untuk pemungutan suara bulan Maret itu.
Majelis Konstitusi Nasional NCA yang terdiri dari kelompok-kelompok pro-demokrasi di Zimbabwe, telah bertekad untuk menantang tanggal referendum itu di pengadilan.
Dalam wawancara dengan VOA Siaran Zimbabwe, Ketua NCA Lovemore Madhuku mengatakan kelompoknya kini menuntut pemerintah Zimbabwe menyediakan periode debat sedikitnya dua bulan sebelum para pemilih memberi suara tentang konstitusi itu.
Partai MDC pimpinan Tsvangirai dan Partai ZANU-PF pimpinan Presiden Robert Mugabe, keduanya mendukung piagam baru itu.
Komunitas Pembangunan Afrika Selatan telah menuntut konstitusi baru itu disetujui sebelum Zimbabwe menggelar pemilu untuk menggantikan pemerintah bersatu, yang terbentuk setelah pemilu tahun 2008 yang diwarnai kekerasan.
Tsvangirai berbicara hari Rabu, setelah Menteri Urusan Konstitusi Eric Matinenga mengemukakan pemerintah Zimbabwe telah menetapkan tanggal 16 Maret bagi referendum konstitusi itu.
Dalam sebuah konferensi pers di Harare, Matinenga menyatakan keprihatinan bahwa tambahan waktu mungkin diperlukan untuk pemungutan suara bulan Maret itu.
Majelis Konstitusi Nasional NCA yang terdiri dari kelompok-kelompok pro-demokrasi di Zimbabwe, telah bertekad untuk menantang tanggal referendum itu di pengadilan.
Dalam wawancara dengan VOA Siaran Zimbabwe, Ketua NCA Lovemore Madhuku mengatakan kelompoknya kini menuntut pemerintah Zimbabwe menyediakan periode debat sedikitnya dua bulan sebelum para pemilih memberi suara tentang konstitusi itu.
Partai MDC pimpinan Tsvangirai dan Partai ZANU-PF pimpinan Presiden Robert Mugabe, keduanya mendukung piagam baru itu.
Komunitas Pembangunan Afrika Selatan telah menuntut konstitusi baru itu disetujui sebelum Zimbabwe menggelar pemilu untuk menggantikan pemerintah bersatu, yang terbentuk setelah pemilu tahun 2008 yang diwarnai kekerasan.
