Afrika Didesak Pakai Tata Kelola yang Baik dan Inklusi untuk Lawan Ekstremisme

Dalam beberapa tahun ini Afrika mengalami peningkatan kegiatan kelompok teror yang beroperasi di seluruh benua itu. Beberapa dari mereka adalah al-Shabab di Afrika Timur, afiliasi al-Qaida dan ISIS yang berkembang di Sahel; dan Boko Haram di sekitar Danau Chad Basin.

Pada Kamis (7/4), kepala Komando Operasi Khusus militer Amerika-Afrika, Laksamana Muda Jamie Sands, mengatakan negara-negara Afrika membutuhkan pemerintahan yang lebih baik dan kerja sama yang lebih besar jika mereka ingin menghentikan ancaman terorisme.

“Tidak ada bangsa yang bisa menyelesaikan tantangan atau masalah ini sendirian. Kemitraan adalah kuncinya. Pencegahan ekstremisme melalui reformasi pemerintahan dan kemajuan adalah jalan yang lebih mudah daripada memerangi ekstremis kekerasan yang mapan melalui aktivitas kinetik," ujar Sands.

"Nilai-nilai penting. Transparansi, akuntabilitas, dan inklusi adalah kunci sementara kita bergerak maju. Investasi internasional sangat penting, dan investasi ini harus didampingi keamanan, pemerintahan yang baik, dan bantuan," imbuhnya.

Anak-anak memperhatikan menara telekomunikasi yang rusak akibat serangan extremis al-Shabab dari Somalia, di sebuah permukiman Kenya, 13 Januari 2020. (Foto: Associated Press)

Aktivitas teroris memaksa setidaknya 33 juta orang mengungsi dari berbagai lokasi di seluruh benua itu dan ikut menyebabkan ketidakstabilan politik di negara-negara seperti Mali, Burkina Faso dan Somalia.

Sands menambahkan ekstremisme yang disertai kekerasan mengikis hubungan antara pemerintah dan warganya.

“Ketidakamanan, ditambah persepsi ketidakberuntungan yang terjadi antara pemerintah dan penduduk di beberapa wilayah, benar-benar membentuk lingkungan di mana penduduk kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan memutuskan untuk secara sengaja menggulingkan pemerintah melalui kudeta atau, seperti yang kita lihat di Burkina Faso, itu merupakan pemberontakan yang berubah menjadi kudeta," ujarnya.

Pada Januari tahun ini, militer Burkina Faso mencopot presiden dan menangguhkan konstitusi. Para perwira militer mengatakan meningkatnya kekerasan ekstremis dan memburuknya keamanan memaksa mereka untuk merebut kekuasaan dari pemerintah yang dipimpin sipil.

Kelompok-kelompok militan berkembang pesat di daerah perbatasan yang terabaikan, di mana kehadiran pemerintah hanya sedikit dan masyarakat di kedua sisi perbatasan berusaha keras untuk mendapatkan sumber daya apa saja yang tersedia di daerah itu.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan mengatakan 40 persen peristiwa kekerasan dan kematian terjadi dalam jarak 100 kilometer dari perbatasan antara dua negara Afrika.

Simiyu Werunga adalah kepala Pusat Keamanan Afrika Jenewa. Dia mengatakan kurangnya kerja sama antara pemerintah Afrika adalah pendorong utama terorisme di benua itu.

Afrika Didesak Pakai Tata Kelola yang Baik dan Inklusi untuk Lawan Ekstremisme

“Yang kurang di Afrika adalah mekanisme serius antar pemerintah untuk menangani masalah ini dan menanganinya dengan baik. Wilayah Sahel di Afrika Barat memiliki pengelompokan sendiri, dan ECOWAS memiliki pengelompokan sendiri, tetapi mereka tidak bekerja sama. Ini memberi kesempatan pada organisasi-organisasi ini untuk tampil dan melawan apa yang dilakukan pemerintah dengan menciptakan lebih banyak kelompok sempalan untuk menyebarkan kekacauan dan mempersulit pemerintah untuk menangani mereka," ujar Werunga.

Sands mengatakan pemerintah Amerika Serikat akan membantu memperbaiki hubungan yang rusak antara pemerintah dan masyarakat dan mendorong pemerintahan yang baik, AFR merupakan cara terbaik untuk mengalahkan terorisme.[ka/jm]