Pemerintah Perintahkan AirAsia Indonesia Naikkan Tingkat Ekuitas Atau Kehilangan Izin

Pesawat-pesawat Airbus A320-200 milik AirAsia di terminal KLIA2 di Sepang, Malaysia. (Foto: Dok)

Maskapai itu memiliki tingkat “ekuitas negatif”, yang berarti nilai aset yang mereka gunakan untuk menjamin pinjaman kurang dari saldo sisa pinjaman tersebut.

Pemerintah telah mengancam akan menskors izin operasi 13 maskapai, termasuk afiliasi dari maskapai Malaysia AirAsia Bhd, kecuali mereka menaikkan ekuitas baru akhir bulan ini.

Maskapai-maskapai ini memiliki tingkat “ekuitas negatif”, yang berarti nilai aset yang mereka gunakan untuk menjamin pinjaman kurang dari saldo sisa pinjaman tersebut. Nilai ekuitas ini harus berubah positif pada 31 Juli, menurut Kementerian Perhubungan.

“Jika mereka tidak memenuhi ketentuan, kami akan menskors mereka,” ujar juru bicara Kementerian Perhubungan, J.A. Barata kepada kantor berita Reuters.

“Jika mereka tidak punya modal yang cukup, bagaimana mereka bisa menjamin keselamatan penumpang?”

PT Indonesia AirAsia, yang 49 persen sahamnya dimiliki AirAsia, perlu sedikitnya Rp 3,035 triliun untuk mengubah defisit dana pemegang saham, menurut pialang saham Malaysia, TA Securitas, dalam nota risetnya, Selasa (7/7).

Perusahaan tersebut mungkin akan menjelajahi opsi-opsi seperti menerbitkan surat utang atau saham baru “karena menutup operasi di Indonesia dapat menjadi keputusan berbiaya tinggi,” menurut TA Securities.

“Kami yakin AirAsia dapat membuat perusahaan itu bertahan karena Indonesia merupakan salah satu dari jaringan penting di dalam grup AirAsia.”

PT Indonesia AirAsia telah menerima surat dari Kementerian Perhubungan mengenai kewajiban tingkat ekuitas positif ini, menurut AirAsia dalam surat ke bursa saham Malaysia, Selasa.

"Karena masalah ini baru kita ketahui, kami bersama Indonesia AirAsia sedang mempelajari surat itu dengan seksama dan kami ingin bertemu dengan Kementerian Perhubungan,” kata AirAsia.

Bulan lalu, saham AirAsia jatuh setelah GMT Research yang berkantor di Hong Kong menuduhnya menggunakan transaksi-transaksi dengan perusahaan-perusahaan terkait untuk menaikkan pendapatannya.