Pemimpin Hong Kong mengatakan, Selasa (13/7), bahwa semua anggota dewan distrik terpilih masih perlu bersumpah setia kepada Hong Kong meskipun puluhan anggota dewan mengundurkan diri karena menolak untuk melakukannya.
Sekitar 170 anggota dewan distrik - kebanyakan dari mereka adalah pendukung gerakan prodemokrasi di wilayah semiotonom China itu - telah mengundurkan diri dalam sepekan terakhir karena menolak mengambil sumpah tersebut.
Mereka mengambil tindakan itu meski ada laporan media bahwa mereka mungkin harus mengembalikan gaji yang mereka terima jika kemudian mereka didiskualifikasi dari jabatan.
BACA JUGA: 9 Ditangkap Terkait Dugaan Rencana Serangan Bom di Hong KongPersyaratan bahwa lebih dari 400 anggota dewan distrik kota harus mengambil sumpah itu diperkenalkan setelah sebuah RUU disahkan pada bulan Mei. Sebelumnya, hanya anggota parlemen dan pejabat pemerintah yang diwajibkan untuk mengambil sumpah dan berjanji setia kepada Hong Kong dan pemerintahnya.
Persyaratan tersebut dipandang sebagai bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap gerakan prodemokrasi di bekas jajahan Inggris itu, yang telah mengalami erosi kebebasan yang dijanjikan akan dipertahankan setelah diserahkan ke kendali China pada 1997.
Undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh Beijing tahun lalu telah menyebabkan penangkapan banyak tokoh prodemokrasi terkemuka di kota itu, termasuk Joshua Wong dan taipan media Jimmy Lai. Mayoritas aktivis tersebut saat ini berada di balik jeruji besi atau telah melarikan diri ke luar negeri.
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan pada konferensi pers reguler, Selasa, ia yakin bahwa dengan undang-undang keamanan itu, setiap anggota dewan distrik akan mengevaluasi perilaku masa lalu mereka untuk mengetahui apakah mereka telah melewati batas.
BACA JUGA: Peringatan Kembalinya Hong Kong ke China, Pejabat Bela UU Keamanan NasionalLam mengatakan bahwa meskipun sekitar 170 anggota dewan distrik eksodus, pihak berwenang akan tetap memberlakukan pengambilan sumpah karena mereka harus menerapkan hukum.
Para anggota dewan distrik Hong Kong sebagian besar mengurus masalah kota seperti mengorganisasikan kegiatan pembangunan masyarakat dan memastikan bahwa fasilitas umum tertata dengan baik. Namun, keterpilihan mereka memainkan peran lebih penting, karena Hong Kong diguncang oleh protes prodemokrasi pada 2019.
Pada pemilu 2019, banyak kandidat prodemokrasi menggulingkan anggota dewan petahana yang dianggap setia kepada Beijing.
Di antara anggota dewan yang mengundurkan diri karena sumpah adalah ketua Partai Demokrat Lo Kin-hei, yang telah menjadi anggota dewan distrik sejak 2012. [ab/uh]