Washington dan Baghdad akan memulai pembicaraan yang diperkirakan akan mengarah ke penetapan jangka waktu untuk mengurangi kehadiran pasukan dari koalisi pimpinan AS, yang selama ini bertempur melawan kelompok ISIS. Pemerintah Irak menyatakan itu pada Kamis.
Pengumuman tersebut muncul di tengah ketegangan yang meninggi, karena pasukan AS berulangkali menyerang kelompok-kelompok yang didukung Iran di Irak dan Suriah, sebagai respon atas lusinan serangan terhadap pangkalan-pangkalan pasukan AS dan koalisinya di kedua negara.
Serangan-serangan tersebut dipicu oleh perang di Gaza, antara Israel yang merupakan sekutu Washington dan Hamas, gerakan Islamis Palestina yang didukung Iran.
Kedua negara setuju untuk membentuk kelompok kerja yang pada akhirnya akan menyusun rumusan “jangka waktu yang jelas dan khusus, dan memulai pengurangan secara bertahap bagi penasehat-penasehat koalisi itu dari tanah Irak,” kata Kementerian Luar Negeri Irak.
BACA JUGA: Gedung Putih Tanggapi Serius Serangan yang Didukung Iran terhadap Pasukannya yang Berpusat di IrakKementerian itu juga menyatakan bahwa jangka waktunya akan bergantung pada evaluasi terkait “ancaman dan bahaya yang dimiliki ISIS” begitu juga “peningkatan dari kapasitan pasukan keamanan Irak”.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengonfirmasi pertemuan-pertemuan dalam beberapa hari mendatang untuk membicarakan transisi bagi koalisi itu, yang didasarkan pada hasil dialog kerjasama keamanan gabungan yang telah diselenggarakan antara kedua negara pada Agustus.
Pertemuan-pertemuan itu akan memastikan, bagaimana misi kemiliteran koalisi akan berlaku dalam jangka waku ini, didasarkan pada faktor-faktor, termasuk ancaman dari ISIS, syarat-syarat operasi dan kondisi lingkungan, serta tingkat kemampuan pasukan keamanan Irak, kata pernyataan itu.
Sekitar 2.500 anggota pasukan AS ditempatkan di Irak dan sekitar 900 di Suriah, sebagai bagian dari koalisi anti ISIS yang diluncurkan pada 2014.
Serangan AS terhadap kelompok yang didukung Iran pada Rabu, memicu kecaman dari Baghdad, dan Perdana Menteri Mohamed Shia al-Sudani meminta pasukan koalisi untuk meninggalkan negara itu.[ns/jm]