Presiden AS Barack Obama mungkin akan memperlunak lebih jauh embargo perdagangan AS terhadap Kuba, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS pada hari Selasa (3/11), menambahkan bahwa Washington tidak akan mensyaratkan terlebih dahulu mengenai adanya kemajuan situasi hak asasi manusia (HAM) di Kuba.
Obama telah dua kali menggunakan otoritas eksekutif untuk meringankan embargo perdagangan, sebagai bagian dari pembukaan kembali hubungan bilateral dengan Kuba. David Thorne, penasihat senior Menlu AS menambahkan bahwa lebih banyak perubahan kebijakan bisa dilakukan, jika Kuba dapat membuat kemajuan terhadap keringanan embargo yang diberikan sebelumnya.
"Kita telah membuat kemajuan. Kami akan membuat lebih banyak perubahan terhadap peraturan (yang masih berlaku saat ini)," kata Thorne dalam sebuah wawancara dengan Reuters.
Obama telah meringankan hambatan perjalanan ke Kuba, memberi otoritas kepada perusahaan-perusahaan telekomunikasi AS untuk beroperasi di Kuba, serta mengizinkan perdagangan AS dengan perusahaan swasta kecil dan sedang berkembang di Kuba, di antara langkah-langkah yang sudah diberlakukan sebelumnya.
Namun, tampaknya perusahaan-perusahaan Kuba lambat dalam memanfaatkan peluang bisnis dengan Amerika, dengan satu pengecualian, yaitu perusahaan telekomunikasi milik negara "Etecsa" yang hari Senin (2/11) telah menandatangani perjanjian roaming dengan perusahaan telekomunikasi AS, "Sprint".
Obama mengambil kebijakan yang berlawanan dengan 10 Presiden Amerika sebelumnya, ketika bulan Desember lalu ia dan Presiden Kuba Raul Castro setuju untuk mengakhiri era permusuhan "Perang Dingin" dan memulihkan hubungan diplomatik kedua negara.
Obama juga telah meminta Kongres AS yang dikuasai oleh Partai Republik untuk mengakhiri embargo perdagangan terhadap Kuba yang telah diberlakukan sejak tahun 1962. Namun, rancangan undang-undang yang diusulkan untuk menghapus embargo tersebut mengalami kemacetan di Kongres AS.
Para penentang penghapusan embargo di Kongres mengatakan bahwa pemerintah AS harus terus menekan Kuba atas kebijakan "sistem politik satu partai" dan kebijakan pemerintah yang represif terhadap lawan-lawan politik.
Thorne mengatakan bahwa Washington tidak mengharapkan adanya perubahan yang drastis terhadap hak asasi manusia di Kuba.
"Seperti (kebijakan AS) terhadap negara-negara lain dunia, kami benar-benar mencoba untuk mengatakan bahwa 'mari kita mencari tahu bagaimana caranya kita dapat bekerja sama' dan tidak selalu mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hal pertama yang harus diperbaiki sebelum hal-hal lainya," kata Thorne.
Thorne tengah melakukan kunjungan tiga hari ke Havana dan bertemu dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri Kuba Rodrigo Malmierca. Ia juga bertemu dengan para pemilik usaha kecil atau koperasi di sana. [pp]