Departemen Perdagangan AS pada Senin (21/9) mengatakan akan mengajukan banding terkait putusan seorang hakim federal yang memblokir perintah departemennya terkait aplikasi milik China, WeChat. Departemen itu sebelumnya memerintahkan perusahaan AS Apple dan Google untuk menghapus WeChat dari toko aplikasi mereka karena kekhawatiran akan privasi data dan keamanan nasional.
Perintah awal departemen itu, yang dirilis Jumat (18/9), juga termasuk aplikasi milik China lainnya, TikTok. Departemen tersebut menyatakan kekhawatiran pemerintahan Trump mengenai cara aplikasi itu mengumpulkan data pengguna dan berpotensi membagikan informasi itu kepada instansi pemerintah China.
BACA JUGA: Hakim AS Blokir Larangan Pemerintahan Trump untuk Unduh WeChatChina telah menolak tuduhan AS terkait ancaman keamanan, dan pada Sabtu (19/9) mengecam apa yang dikatakannya "perundungan" yang melanggar standar-standar perdagangan internasional.
Hakim Laurel Beeler pada Minggu (20/9) merespon permintaan dari para pengguna WeChat dengan memblokir perintah Departemen Perdagangan itu. Hakim memutuskan bahwa langkah pemerintahan Trump itu akan membatasi hak-hak kebebasan berpendapat yang diatur dalam Amandemen Pertama.
WeChat memiliki sekitar 19 juta pengguna aktif di AS. Layanan yang dimiliki perusahaan teknologi China Tencent itu populer di kalangan warga AS yang menggunakannya untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman di China.
Aplikasi TikTok kemudian dikecualikan dari perintah Departemen Perdagangan terbaru setelah perusahaan itu mengumumkan akan membentuk perusahaan baru dengan raksasa AS Oracle dan peritel WalMart.
Berbicara kepada Fox News pada Senin (21/9), Trump mengatakan pemerintahannya tidak akan menyetujui perjanjian itu apabila ByteDance, perusahaan China pemilik TikTok, memiliki kontrol.
"Apabila kami mendapati bahwa mereka (Oracle dan WalMart) tidak punya kontrol penuh, maka kami tidak akan menyetujui perjanjian itu."
Departemen Perdagangan telah menunda larangan TikTok dari toko aplikasi AS hingga 27 September, dan memberi perusahaan itu waktu hingga 12 November untuk mengatasi kekhawatiran akan keamanan nasional sebelum menghadapi pembatasan yang lebih luas. [vm/lt]