Konferensi internasional di Thailand tentang krisis migran di Asia Tenggara menyerukan negara-negara di kawasan itu agar mencari solusi jangka panjang. Meski sudah bergerak untuk menyelesaikan krisis saat ini, tetapi negara-negara Asia Tenggara tampak enggan mengatasi akar masalahnya.
Konferensi hari Jumat dilangsungkan setelah meningkatnya tekanan agar negara-negara di Asia Tenggara mencari solusi atas nasib ribuan pencari suaka yang terkatung-katung di laut. Para migran itu ditelantarkan oleh jaringan penyelundup manusia diatas kapal-kapal penuh sesak.
Sekitar 17 negara dan organisasi internasional hadir dalam konferensi itu untuk membahas penyelundupan dan perdagangan manusia, terutama kaum mintoritas Muslim Rohingya dari Myanmar dan migran asal Bangladesh.
Kaum Rohingya tidak diakui sebagai suku ataupun warga negara oleh pemerintah Myanmar, yang membatasi pergerakan dan kesempatan bekerja mereka. Para migran Bangladesh tersebut berusaha mencari pekerjaan di Indonesia dan Malaysia.
Menteri Luar Negeri Thailand Thanasak Patimaprakorn mengatakan krisis saat ini telah mencapai kondisi yang mencemaskan dan memerlukan solusi komprehensif diseluruh kawasan.
"Krisis saat ini menunjukkan kenyataan menyedihkan bahwa masih ada orang yang terpaksa meninggalkan rumah dan keluarga mereka akibat berbagai masalah," ujarnya. "Migrasi ilegal kini semakin rumit dan membutuhkan solusi menyeluruh. Kita tidak bisa menemukan satu solusi saja yang ternyata nantinya menciptakan masalah lain."
Pada akhir pembicaraan di Bangkok, para pejabat Thailand mengatakan Myanmar menyetujui pernyataan bersama yang menyebutkan negara-negara akan sepenuhnya menghormati HAM dan mengusahakan pembangunan perekonomian.
Namun masalah tentang umat Rohingya diperdebatkan dengan sengit sepanjang pertemuan.
Volker Turk, seorang pejabat pada Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi, mengatakan Myanmar harus mengatasi akar masalah krisis terutama isu kewarganegaraan orang Rohingya.
"Myanmar harus sepenuhnya memikul tanggungjawab atas semua warganya dan tujuan akhirnya adalah memberi status warga negara bagi orang Rohingya," tegasnya. "Untuk sementara, Myanmar harus segera memberikan status hukum bagi orang-orang itu agar bisa mengakui Myanmar sebagai negara mereka."
Tetapi direktur jenderal kementerian luar negeri Myanmar, Htin Linn, menanggapinya dengan mengatakan negaranya memiliki kedaulatan untuk mengurus sendiri masalah-masalah dalam negeri.
Sejak tahun 2012, kalangan aktivis mengatakan sekitar 100.000 Muslim Rohingya dan warga Bangladesh telah menyeberangi laut untuk bermigrasi. Lonjakan jumlah para migran itu terjadi menyusul gelombang kekerasan etnis antara umat Islam dan Buddha. Banyak korban telah tewas, 140.000 orang terlantar dan terpaksa tinggal di kamp-kamp pengungsi.