Bentrokan Terbaru antara Polisi dan Demonstran Terjadi di Ibukota Tunisia

Gelombang baru kerusuhan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi mengumumkan bahwa menteri dalam negeri negara itu telah dipecat dan diganti.

Ghannouchi mengatakan kepada wartawan bahwa pemecatan Menteri Dalam Negeri Rafik Belhaj Kacem akan diikuti dengan pembentukkan komite-komite untuk menyelidiki kekerasan baru-baru ini dan kasus-kasus korupsi.

Ia mengatakan semua orang yang ditangkap dalam peristiwa baru-baru ini yang terjadi di beberapa bagian negara itu akan dibebaskan, kecuali mereka yang terbukti terlibat dalam tindakan kekerasan ekstrim, perusakan dan penjarahan.

Menteri Komunikasi Tunisia Samir Laabidi membela kinerja pemerintah dan mengatakan ada kekuatan-kekuatan dari luar yang berusaha mengguncang kestabilan Tunisia. Laabidi mengatakan kelompok-kelompok kecil ekstrimis telah menunggangi berbagai demonstrasi, memanfaatkan situasi dan menciptakan perselisihan di negara ini. Laabidi secara khusus menuduh kelompok-kelompok Muslim dan sayap kiri menunggangi protes-protes masyarakat tersebut.

Labidi mengatakan 21 orang tewas dalam bentrokan baru-baru ini, angka yang jauh lebih rendah dibanding jumlah korban tewas yang disebutkan oleh kelompok-kelompok HAM.

Sekolah-sekolah dan universitas-universitas di seluruh negeri masih ditutup dengan dekrit pemerintah, untuk menghentikan berkembangnya gerakan protes mahasiswa.

Diab Abou Khattar, profesor ilmu politik di Universitas Paris III, berpendapat gerakan protes itu kebanyakan dilakukan secara spontan dan digerakkan oleh orang-orang muda yang khawatir akan pengangguran.

Abou Khattar berpendapat bahwa katalisator krisis ini adalah kurangnya kesempatan kerja bagi para profesional terdidik di Tunisia. Baik di Tunisia dan Aljazair, ia mengemukakan, gelombang protes itu dipimpin oleh mereka yang diabaikan, di antaranya adalah orang-orang muda tanpa masa depan apapun, yang sakit hati karena stagnasi politik, kurangnya kebebasan berekspresi atau kebebasan pers, yang disertai dengan pengangguran dan krisis ekonomi global.

Abou Khattar mencatat bahwa Tunisia menggabungkan sistem politik otoriter dengan ekonomi pasar bebas yang biasanya hasilnya lebih baik dibandingkan kebanyakan negara di Afrika Utara, dan adanya sistem pendidikan yang umumnya kuat.

Khattar mengatakan reaksi Presiden Ben Ali itu kebanyakan hanya retorika dan meragukan bahwa janjinya untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan pemecatan menteri dalam negeri akan meredakan protes.