Ketika menjabat nanti, Presiden terpilih Joe Biden diperkirakan akan dengan cepat membatalkan beberapa kebijakan imigrasi Presiden Donald yang paling diperdebatkan. Reporter imigrasi VOA Aline Barros mengamati rencana Biden menindaklanjuti kebijakan yang berdampak pada pengungsi, pencari suaka, dan penerima DACA.
Larangan datang ke AS, pembatasan pencari suaka dan pengungsi, memisahkan anggota keluarga dan dorongan penghapusan program DACA merupakan beberapa kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump yang dijanjikan Presiden terpilih Joe Biden akan dibatalkan.
Biden kemungkinan akan mengeluarkan beberapa keputusan untuk membatalkan kebijakan-kebijakan tersebut, papar para analis.
BACA JUGA: Biden Indikasikan Perubahan Visa PelajarMaureen Sweeney, dosen dan direktur klinik layanan imigrasi pada Maryland Carey Law mengemukakan, “Semua hal yang dilakukan Presiden Trump secara sepihak itu, bisa dilakukan secara sepihak juga atau dibatalkan. Menurut saya, larangan masuk ke AS, misalnya, dapat dibatalkan. Dan, saya kira pembatasan pengungsi itu akan segera diubah. Itu jelas menjadi kewenangan presiden.”
Upaya Presiden Trump mengakhiri program DACA, atau Deferred Action for Childhood Arrivals, memicu protes besar selama empat tahun masa jabatannya.
Program era Obama itu memberi perlindungan dari ancaman deportasi bagi mereka yang dibawa secara ilegal ke Amerika Serikat ketika masih di bawah umur. Trump menyatakan program itu hampir sama dengan "pengampunan bagi pendatang gelap" namun berjanji untuk membantu penerima DACA jika Kongres AS bertindak.
“Saya peduli pada para penerima DACA. Semoga Kongres dapat membantu mereka dan melakukannya dengan benar,” ujar Trump.
Akan tetapi Kongres tidak bertindak sehingga nasib sejumlah penerima program DACA berada di tangan pengadilan. Putusan terbaru pengadilan terkait masalah itu memerintahkan badan-badan imigrasi AS mengaktifkan kembali program DACA sepenuhnya. Namun penentang program DACA bertekad untuk terus membawa kasus tersebut ke pengadilan.
Sebagai bagian dari janjinya untuk mengontrol perbatasan dengan Meksiko dan mencegah kedatangan imigran ilegal, Trump memberlakukan Protokol Perlindungan Migran, yang dikenal sebagai MPP. MPP mewajibkan migran untuk tinggal di kota-kota perbatasan Meksiko sementara menunggu sidang pengadilan imigrasi mereka di Amerika Serikat. Sejumlah pakar mengatakan membatalkan MPP dan memulihkan perlindungan bagi pencari suaka akan menjadi tantangan yang paling sulit.
Pendukung kebijakan imigrasi Presiden Trump menyatakan beberapa perubahan itu perlu dilakukan.
Berkaitan program penerimaan pengungsi, yang mencapai rekor terendah di bawah pemerintahan Trump, Joe Biden berjanji akan menaikkan batas jumlah pengungsi menjadi 125.000. Tetapi para analis menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada masa mendatang.
Namun, para ahli juga menyampaikan isu imigrasi kemungkinan tidak akan menjadi prioritas utama Biden karena pandemi virus corona masih terus menghantam perekonomian AS dan merenggut nyawa warga Amerika. [mg/ka]