Saat warga Ukraina menguburkan para korban yang tewas dan menandai tahun kedua invasi Rusia, muncul sebuah peringatan dari Presiden Amerika Serikat (AS) kepada para anggota parlemen AS.
Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa konsekuensi dari tidak adanya tindakan oleh Kongres setiap hari sangat mengerikan.
Ketua DPR AS Mike Johnson mengatakan bahwa ia tidak menyetujui paket bantuan luar negeri senilai 95 miliar dollar tersebut sampai situasi di perbatasan AS-Meksiko aman. Paket bantuan luar negeri itu mencakup bantuan untuk Israel senilai 14 miliar dollar dan mitra Indo-Pasifik, termasuk Taiwan, senilai 4,8 miliar dollar guna memerangi agresi China.
BACA JUGA: Berkumpul di Paris, Sekutu Ukraina Tingkatkan Upaya DukunganKetua DPR Mike Johnson mengatakan bahwa prioritas utama negara ini adalah daerah perbatasan dan memastikannya aman. Ia yakin bahwa presiden dapat mengambil wewenang eksekutif sekarang ini untuk mengubahnya.
Sebuah kesepakatan bipartisan untuk membuat perubahan pada undang-undang imigrasi AS sebagai imbalan untuk bantuan kepada Ukraina gagal setelah berbulan-bulan dinegosiasikan karena keberatan dari Partai Republik. Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan bahwa ia telah meminta Ketua DPR Johnson agar dia secara langsung mempertimbangkan perannya dalam sejarah.
Chuck Schumer mengatakan kepada Johnson bahwa apabila ia tidak melakukan hal yang benar, apapun konsekuensi politik yang segera terjadi, ia akan menyesal.
Namun banyak anggota Kongres dari Partai Republik meragukan bahwa bantuan baru dari AS untuk Ukraina akan menghasilkan dampak yang diharapkan.
Senator Johnson mengatakan bahwa kenyataan yang harus mereka hadapi adalah bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan kalah dalam perang ini.
Your browser doesn’t support HTML5
Presiden Biden: Konsekuensi Tidak Meloloskan Bantuan untuk Ukraina ‘Mengerikan’
Sebenarnya Partai Demokrat memiliki pilihan untuk menggunakan langkah prosedural untuk melangkahi Partai Republik, dan langsung membawa RUU bantuan luar negeri untuk pemungutan suara di DPR. Anggota DPR dari Partai Demokrat Jamie Raskin mengatakan kepada VOA bahwa langkah tersebut mendapat dukungan yang diperlukan untuk berhasil.
Jamie Raskin mengatakan bahwa petisi tersebut akan memiliki tanda tangan mayoritas anggota Kongres yang mengatakan agar rancangan undang-undang (RUU) ini dikeluarkan dari komite untuk dibawa ke sidang paripurna dan selanjutnya dilakukan pemungutan suara.
Para anggota DPR kembali mengadakan sidang pada Rabu, tetapi mereka harus segera membahas pendanaan pemerintah AS setelah tenggat 1 dan 8 Maret. [aa/lt]