Para pemimpin Kongres AS menyampaikan optimisme mereka dapat menghindari penutupan operasi pemerintahan (government shutdown) pada awal Maret usai menggelar pertemuan dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Selasa (27/2).
Biden memohon kepada keempat pemimpin kongres untuk segera mengambil tindakan untuk menghindari kemungkinan penutupan operasi pemerintahan dan menyetujui bantuan darurat bagi Ukraina dan Israel, karena kebuntuan di DPR AS yang dipimpin Partai Republik tidak menunjukkan tanda-tanda membaik.
Biden menerima Ketua DPR Mike Johnson dari Partai Republik, Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer dari Partai Demokrat, Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries dari Partai Demokrat dan Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell dari Partai Republik di kantornya bersama Wakil Presiden Kamala Harris.
Setelah menyelesaikan pertemuan, Schumer menyebut diskusi mereka “produktif” dan perbincangan mengenai Ukraina “merupakan salah satu yang paling intens” yang pernah ia jalani di Oval Office, sebutan untuk kantor presiden AS.
Ia kemudian menggambarkan upaya Presiden Biden, Wapres Harris, McConnell, Jeffries dan dirinya untuk meminta ketua DPR Johnson menyetujui dengan segera dana bantuan bagi Ukraina.
“Kami menjelaskan betapa pentingnya hal ini bagi Amerika Serikat, bahwa ini amat sangat penting, dan kita tidak bisa menunggu sebulan, dua bulan, atau tiga bulan lagi, karena kemungkinan besar kita akan kalah perang, NATO akan terpecah, sekutu-sekutunya akan berpaling dari Amerika Serikat, dan para pemimpin yang paling tidak tahu malu, para otokrat yang paling tidak tahu malu di dunia… akan semakin berani,” ujarnya.
Akan tetapi, Johnson, dalam pernyataan singkatnya di Gedung Putih setelah itu, sama sekali tidak menyinggung soal pendanaan bagi Ukraina. Ia menceritakan bahwa ia mendiskusikan masalah perbatasan dan pendanaan pemerintah dalam pertemuan tersebut, serta bahwa ia bertemu empat mata dengan Biden usai diskusi mereka.
“Prioritas utama negara ini adalah soal perbatasan dan membuatnya aman,” kata Johnson.
Partai Republik menggagalkan kesepakatan bipartisan mengenai perbatasan setelah Donald Trump mendorong mereka untuk menggagalkannya.
Rancangan undang-undang itu berisi ketentuan yang dapat menghilangkan kemampuan migran untuk mendaftar suaka di perbatasan jika jumlah migran harian yang melintasi perbatasan mencapai angka yang membuat pihak berwenang kewalahan.
“Ini adalah sebuah bencana dan ini harus dihentikan dan kita akan mendanai pemerintahan dan terus mengupayakannya,” ungkap Johnson.
Sementara itu, Jeffries mengatakan kepada Johnson bahwa mereka siap bekerja sama untuk menggodok kesepakatan tentang perbatasan.
“Kita semua sepakat bahwa kita memiliki sistem imigrasi yang rusak dan ada kebutuhan untuk mengatasi tantangan di perbatasan,” ungkapnya. [rd/jm]
Forum