Bupati Diduga Korupsi Proyek Jalan, Saat Indramayu Butuh Infrastruktur

Sejumlah aktivis anti-korupsi Indramayu mengacungkan jempol kepada KPK yang menangkap Bupati Supendi, seraya berharap infrastruktur kota pantura itu segera membaik.

Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) di Indramayu, Oushj Dialambaqa, mengatakan pembangunan di Indramayu amburadul sehingga menelan APBD.

“Semua proyek di Indramayu diperjualbelikan dengan luar biasa. Sehingga kualitas pembangunan tidak bisa—untuk mencapai 60 persen pun hampir tidak bisa,” ungkapnya kepada VOA.

“Tidak heran infrastruktur semua menjadi hancur, baru umur gunanya 1-2 tahun juga sudah berantakan,” paparnya.

Hanya 63 persen Jalan di Indramayu Kondisinya Baik

Dekan Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu, Syamsul Bahri Siregar, mengatakan pembangunan infrastruktur di kabupaten itu secara umum mandek.

“Infrastruktur di Indramayu saya pandang biasa-biasa saja tanpa ada lonjakan yang signifikan,” jelasnya secara terpisah.

Hal senada diungkapkan Koordinator Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) Indramayu, Darwinih. Dia mengatakan memang ada banyak pekerjaan infrastruktur berlangsung di kabupaten itu namun kualitasnya dipertanyakan.

“Cuma yang disayangkan kualitas pekerjaan yang kurang maksimal. Mungkin persoalan korupsi dan kolusi memberikan kontribusi pada kualitas pekerjaan tersebut,” jelasnya kepada VOA.

Kondisi jalan milik pemda kabupaten di Indramayu, Jawa Barat. (Sumber data: satudata.indramayukab.go.id, Infografis: Rio Tuasikal/VOA)

Penelusuran VOA di situs pemerintah kabupaten Indramayu (indramayukab.go.id) mengungkap, hanya 63 persen jalan raya milik pemda kabupaten/kota yang statusnya baik. Sementara 19 persen kondisinya sedang, 10 persen rusak ringan, dan 8 persen rusak berat.

Sementara itu, dari 355 jembatan milik pemda, 250 kondisinya dinyatakan baik. Namun ada 87 jembatan yang dinyatakan kondisi sedang, 18 rusak ringan, dan tidak ada yang rusak berat.

Bupati Diduga Terima Suap Proyek Jalan

Di tengah situasi itu, Bupati Supendi justru ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum. Suap ini diduga untuk memuluskan tujuh proyek jalan senilai Rp 15 miliar ke tangan perusahaan kontraktor milik Carsa AS.

Bupati Diduga Korupsi Proyek Jalan, Saat Indramayu Butuh Infrastruktur

Supendi ditangkap lewat OTT pada Senin (14/10/2019) bersama tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Indramayu Wempy Triyono, dan Carsa.

KPK menemukan bukti uang suap mengalir dari Carsa kepada Omarsyah dan Wempy lalu ke Bupati Supendi. Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Aktivis Harapkan Reformasi di Dinasti Indramayu

OTT terhadap Bupati Supendi diharapkan menyingkap korupsi yang lebih luas di kabupaten Indramayu.

Direktur PKSPD, Oushj, meminta KPK memberi perhatian pada dinasti politik Irianto MS Syafiuddin alias Yance.

Yance adalah bupati Indramayu dua periode dari 2000-2005, dan 2005-2010. Jabatan itu pun dilanjutkan isterinya, Anna Sophana, juga selama dua periode. Supendi awalnya adalah wakil bupati dari Anna.

Menurut Ousjh, politik Indramayu masih kental pengaruh Yance.

“Karena semua itu harus setor, jual beli jabatan juga dikendalikan oleh bupati Yance. Saya menjuluki bupati Supendi ini bupati boneka, bupati sesungguhnya adalah bupati yang kemarin,” jelasnya.

Yance, yang kini anggota DPRD Jawa Barat, pernah menunjuk Supendi untuk maju dalam Pilkada Indramayu 2020 dari Partai Golkar. Sementara putera Yance, Daniel Mutaqin Syafiuddin, didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk jadi rival Supendi. Jika terjadi, Pilkada Indramayu akan diisi dua orang kerabat Yance.

Sementara itu, posisi Bupati Supendi akan digantikan oleh Wakil Bupati Taufik Hidayat sampai masa jabatan 2021. Syamsul berharap plt bupati bisa mengembalikan kepercayaan publik.

“Setidaknya harus cepat mengembalikan kepercayaan publik terhadap perilaku atau program-program yang betul betul clean governance,” tukasnya.

Sementara Darwinih berharap pemimpin pengganti dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Yang paling utama memiliki integritas yang tinggi terhadap sumpah jabatan, memiliki sikap yang egaliter, mampu berkomunikasi dengan stakeholder, mampu membuat kebijakan yg sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” harapnya. (rt/em)