Direktur Senior Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) Asia Pasifik Patuan Samosir mengatakan serikat buruh internasional prihatin dengan isu krisis kemanusiaan di Myanmar. Dia mengatakan bahwa buruh juga menjadi korban penangkapan, penahanan, serta harus mengungsi ke luar negeri sejak junta militer berkuasa di Myanmar.
Karena itu, Patuan bersama serikat buruh internasional lainnya melakukan advokasi ke sejumlah lembaga negara di Indonesia, di antaranya bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu (19/7) dan berencana ke Komnas HAM pada Jumat (21/7).
"Kami ingin terjadi pemulihan demokrasi di Myanmar. Tugas kami sebagai serikat buruh adalah melakukan advokasi dan lobi untuk penyelesaian konflik dan demokrasi di Myanmar," jelas Patuan Samosir kepada VOA, Kamis (20/7).
Pengunjuk rasa memegang poster dengan gambar pemimpin sipil yang ditahan Aung San Suu Kyi selama demonstrasi menentang kudeta militer di Naypyidaw, Myanmar. (Foto: AFP)
Patuan berharap Indonesia selaku Ketua ASEAN dapat membuat peta jalan penyelesaian krisis di Myanmar. Peta jalan tersebut dapat dimulai dengan membentuk kantor tetap Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar yang masa jabatannya tidak bersamaan dengan Ketua ASEAN. Selain itu, Patuan mendorong ASEAN untuk membangun kolaborasi konkret dengan lembaga internasional seperti PBB dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) terkait krisis Myanmar.
"Karena kami khawatir ketika Keketuaan ASEAN akan berpindah ke negara lain misalnya tahun depan. Mungkin komitmen untuk memperjuangkan demokrasi di Myanmar tidak sekuat Indonesia," tambahnya.
Kursi yang disediakan untuk Myanmar dibiarkan kosong saat pertemuan ASEAN di Jakarta pada 11 Juli 2023. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/Pool)
Patuan juga berharap ASEAN agar mengembangkan rencana implementasi dengan waktu tertentu yang diikuti dengan indikator terkait Lima Poin Konsensus ASEAN. Yang dimaksud Lima Poin Konsensus adalah keputusan para pemimpin ASEAN yang diambil dalam pertemuan di Jakarta pada 24 April 2021, kurang dari dua bulan setelah junta militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Ketika konsensus lima poin itu disepakati, Brunei Darussalam yang mengetuai ASEAN.
Lima poin konsensus yang dimaksud itu adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Biro Setpres RI)
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan menerima dan mendukung masukan dari perwakilan serikat buruh ASEAN. Hadir dalam pertemuan ini yaitu Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) Andi Gani Nena Wea, ITUC, perwakilan serikat buruh dari Belgia, Malaysia dan Jepang.
Menurut Mahfud, pemerintah selama ini tidak meninggalkan dan selalu berdialog dengan buruh untuk masalah sosial yang terkait perburuhan.
“Peranan buruh dalam mendukung kehidupan demokrasi termasuk di Indonesia. Kaum buruh dimanapun perlu bekerjasama dengan berbagai pihak dan tidak lagi bisa ditekan termasuk di Myanmar," tutur Mahfud melalui keterangan tertulis, Kamis (20/7).
Kendati demikian, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah juga mengalami kesulitan dalam melindungi tenaga kerja WNI yang bekerja di Myanmar, terutama perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. (TPPO) Dalam kaitan ini negara-negara ASEAN saat KTT Labuan Bajo pada Mei menyepakati untuk bekerja sama menghadapi TPPO. [sm/ah]