Myanmar merupakan salah satu isu paling krusial yang menjadi agenda Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta pekan ini, terlebih setelah keengganan junta militer Myanmar menerapkan lima poin konsensus yang disepakati pada tahun 2021.
ASEAN telah melakukan berbagai cara agar lima poin konsensus yang mencakup pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, pelaksanaan dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar, dapat terwujud, dan telah menjatuhkan sanksi dengan melarang para pemimpin junta militer mengikuti pertemuan tingkat tinggi di ASEAN. Namun pemimpin junta Jendral Min Aung Hlaing tak bergeming.
Dalam pidato di parade militer Maret lalu, Min mengatakan kecaman internasional terhadap kepemimpinannya didasarkan pada narasi palsu yang dibayang-bayangi oleh Pemerintah Nasional Bersatu NUG.
Peran Sentral China
Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Pandu Prayoga mengatakan ASEAN sebenarnya dapat mendorong China, yang memiliki kedekatan dengan Myanmar, untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut. Myanmar tetap berhubungan dekat dengan China meskipun telah diisolasi oleh ASEAN.
Laporan Dewan HAM PBB yang berkantor di Jenewa dan dirilis Mei lalu menunjukkan bahwa China bahkan telah menjual senjata dan peralatan militer lain ke Myanmar senilai US$267 juta. Tidak hanya China, Rusia (US$406), Singapura (US$254) dan Thailand (US$28 juta) juga melakukan hal yang sama.
Salah seorang tim investigasi PBB terhadap pelanggaran HAM di Myanmar, Tom Andrews, dalam laporan itu mengatakan meskipun ada banyak bukti terjadinya kekejaman dan kejahatan terhadap kemanusiaan, “senjata terus mengalir ke junta militer Myanmar.”
Pandu Prayoga kepada VOA mengatakan ASEAN dapat mendorong China untuk setidaknya tidak menjual senjata dan piranti perang lainnya ke Myanmar sehingga dapat mengurangi kekerasan terhadap warga sipil.
“ASEAN bisa meminta China untuk bersama-sama mengurangi kekerasan di Myanmar. Kontribusi China itu tidak menjual senjata dan alat-alat alutsista lainnya yang berpotensi digunakan militer menyerang warganya,” ujar Pandu.
Hal senada disampaikan pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponogoro, Mohamad Rosyidin. Meminta bantuan China, ujarnya, sedianya bukan merupakan hal yang sulit karena negara itu tidak menerapkan prinsip non intervensi sebagaimana ASEAN, dan bersikap pragmatis pada urusan di luar negeri.
“Permasalahan Myanmar kompleks sekali karena kalau kita mengandalkan negara-negara besar: Cina, Rusia, India. Susah, karena mereka berfikir kepentingan nasional mereka sendiri. Jadi alih-alih mendukung demokratisasi ketika negara itu lebih mementingkan kepentingan mereka terhadap Junta,” kata Rosyidin.
Menteri Luar Negeri China, Qin Gang pernah datang ke Myanmar pada 2 Mei lalu, persinggahannya dalam perjalanan ke India untuk mengikuti Pertemuan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Shanghai. Pernyataan Kementerian Luar Negeri China ketika itu sama sekali tidak menyebut soal kudeta militer atau situasi hak asasi di Negeri Gajah Putih itu, dan secara khusus mengatakan “China akan memperdalam kerjasama dengan Myanmar khususnya dalam bidang ekonomi… dan mendukung upaya Myanmar mempertahankan stabilitas, revitalisasi ekonomi, memperbaiki kehidupan rakyat dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.”
Indonesia Bertemu Utusan Khusus China untuk Myanmar
Staf Khusus Kementerian Luar Negeri Bidang Diplomasi Kawasan, I Gede Ngurah Swajaya mengatakan pihaknya telah melangsungkan pertemuan dengan Utusan Khusus China untuk Myanmar yang ikut menghadiri pertemuan ASEAN pekan ini.
“Kita akan bekerjasama (dengan semua pihak), kita selalu koordinasi jadi tujuan kita sama supaya terjadi pemulihan keamanan, stabilitas, kembalinya stability di Myanmar. Tujuan kita sama,” tegas Ngurah.
Belum ada rincian lain tentang hasil pertemuan itu.
ASEAN sudah berganti ketua sebanyak tiga kali, dan belum seorang ketua pun memperlihatkan kemajuan dalam upaya organisasi ini menyelesaikan krisis Myanmar. [fw/em]
Forum