Pemerintah China hari Selasa (27/9) menentang tiap usaha negara asing untuk “memberlakukan peraturan dalam negerinya atas perusahaan-perusahaan dan perorangan di China.”
Pernyataan ini dikeluarkan setelah Amerika mengenakan sanksi atas sebuah perusahaan China yang dituduh mendukung program senjata nuklir Korea Utara.
Ketika ditanya tentang langkah Amerika itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan, China bertekad mempertahankan resolusi-resolusi PBB atas Korea Utara karena melakukan percobaan misil dan nuklir.
“Tiap orang atau perusahaan yang terbukti melanggar peraturan akan dihukum, dan jika perlu China akan bekerjasama dengan negara lain dalam menghadapi hal ini, tapi atas dasar persamaan dan saling hormat,” kata Geng dalam sebuah keterangan pers.
“Saya juga ingin menjelaskan bahwa kami menentang usaha negara mana pun yang akan melaksanakan 'yurisdiksi jarak jauh' dengan menggunakan peraturan domestiknya sendiri terhadap sebuah entitas atau perorangan di China,” tambahnya.
“Kami sudah menyampaikan sikap ini kepada pihak Amerika.”
Departemen Keuangan Amerika kemarin mengumumkan sejumlah tuduhan kriminal dan sanksi-sanksi ekonomi atas sebuah perusahaan mesin industri China, Dandong Hongxiang Industrial Developmental Company Limited (DHID).
Ketua dewan direksi perusahaan itu, Ma Xiaohong, dan tiga orang pejabat tinggi lainnya hari Senin dituduh berkomplot untuk menghindari sanksi-sanksi terhadap Korea Utara, termasuk dengan membantu pencucian uang lewat lembaga-lembaga keuangan Amerika.
DHID juga sedang diselidiki oleh pemerintah China karena hubungannya dengan bank Korea Utara Kwangson Banking Corporation, yang sebelum ini disebut oleh Amerika dan PBB telah memberikan jasa keuangan untuk mendukung program senjata Korea Utara.
“Ini menunjukkan bahwa kita bisa bekerjasama dengan China, dan kami sama-sama melihat pentingnya untuk menekan Korea Utara,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Mark Toner.
Tuduhan atas DHID itu penting untuk mempertahankan integritas sanksi-sanksi yang dikenakan oleh Amerika dan PBB atas Korea Utara, kata Toner lagi. [isa/sp]