Inggris dan China terlibat pertikaian sengit mengenai rencana memudahkan sebagian penduduk Hong Kong beremigrasi ke Inggris.
Pemerintah Inggris mengumumkan usul itu bulan lalu sebagai tanggapan atas upaya China menerapkan undang-undang baru keamanan di Hong Kong, menyusul protes keras anti-pemerintah tahun lalu. Pengecam menilai undang-undang yang diusulkan itu akan menganggap segala bentuk kritik atau protes anti-pemerintah sebagai tindak kriminal, dan kemungkinan akan dituduh teroris. Mereka khawatir, itu juga akan memungkinkan petugas keamanan China mendirikan pangkalan di kota itu.
Kepala eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, yang penunjukannya tahun 2017 disetujui Beijing, hari Senin mengatakan, undang-undang keamanan yang diusulkan itu diperlukan Hong Kong. Ia menggambarkan penentang hukum keamanan itu sebagai "musuh rakyat."
BACA JUGA: Pemimpin Eksekutif Hong Kong: Jangan Buruk-burukkan UU Keamanan NasionalInggris mengatakan RUU keamanan itu merupakan pelanggaran nyata Deklarasi Bersama China-Inggris yang ditandatangani ketika Hong Kong dikembalikan ke China pada tahun 1997. Perjanjian itu membentuk konstitusi, disebut Undang-Undang Dasar, yang memberi Hong Kong status semi-otonomi, selain prinsip “satu negara, dua sistem” yang memberi hak kepada orang Hong Kong, termasuk kebebasan berpendapat dan peradilan yang independen.
Sebagai bagian dari komitmen itu, tampaknya Inggris akan memberi "pintu darurat" kepada penduduk Hong Kong. Inggris mengeluarkan apa yang disebut paspor British Nationals Overseas bagi orang Hong Kong yang tinggal di sana sebelum tahun 1997. Menurut pemerintah, sekitar 350.000 orang saat ini memegang paspor itu dan lebih dari 2,5 juta memenuhi syarat mendapatkan paspor itu.[ka/jm]