China secara signifikan mengurangi jumlah kursi yang dipilih langsung di parlemen Hong Kong – langkah yang dinilai banyak pihak sebagai kemunduran bagi gerakan demokrasi yang sudah terkungkung di wilayah itu. Perubahan itu diumumkan, Selasa (30/3), setelah pertemuan dua hari badan legislatif tertinggi China.
Dalam susunan baru, badan legislatif Hong Kong itu akan diperluas menjadi 90 kursi, dan hanya 20 yang akan dipilih oleh publik. Saat ini, setengah dari 70 kursi legislatif -- atau 35 kursi -- dipilih secara langsung.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya dua tahap untuk meredam protes politik dan oposisi di Hong Kong, yang merupakan bagian dari China tetapi memiliki sistem politik yang lebih liberal karena bekas jajahan Inggris. China memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong tahun lalu dan menindaklanjuti tahun ini dengan mengubah proses pemilihan.
Tindakan keras itu diambil menyusul berbulan-bulan protes prodemokrasi pada 2019 yang membawa ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan, dan berubah menjadi kekerasan ketika pemerintah menolak tuntutan para pengunjuk rasa.
“Ini hari yang sangat menyedihkan bagi Hong Kong. Sistem pemilihannya benar-benar dilucuti,'' kata mantan anggota parlemen yang kini tercatat sebagai anggota Partai Demokrat, Emily Lau.
BACA JUGA: Sejumlah Pakar Hukum Hong Kong Puji Keputusan Kongres Rakyat ChinaBadan legislatif tertinggi China, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, mengubah konstitusi Hong Kong untuk membuka jalan bagi perubahan-perubahan itu. Pemerintah Hong Kong sekarang ditugaskan untuk merevisi undang-undang pemilunya dan melangsungkan pemilu.
Dalam parlemen Hong Kong sekarang, dengan 70 anggota, para pemilih memilih separuh anggota dan separuh lain dipilih oleh daerah pemilihan yang mewakili berbagai profesi dan kelompok-kelompok kepentingan. Banyak daerah pemilihan condong pro-Beijing, sehingga memastikan kelompok itu mayoritas di parlemen Hong Kong.
Parlemen baru akan memiliki 20 anggota yang dipilih publik, 30 dipilih daerah pemilihan, dan 40 oleh Komisi Pemilihan, yang selama ini telah dan akan terus memilih pemimpin kota.
Komite pemilihan, yang anggotanya akan bertambah dari 1.200 menjadi 1.500, didominasi oleh para pendukung pemerintah pusat di Beijing.
Satu komite terpisah juga akan dibentuk untuk meninjau kualifikasi calon pejabat di Hong Kong untuk memastikan kota tersebut dioperasikan oleh patriot, istilah yang digunakan pemerintah pusat untuk pendukungnya. [ab/ka]