Komite Kehakiman Senat mendorong terus pencalonan hakim Mahkamah Agung (MA) Ketanji Brown Jackson untuk mendapatkan persetujuan dengan menyiapkan pemungutan suara yang akan berlangsung pada minggu depan untuk merekomendasikan pencalonannya kepada sidang penuh Senat dan menempatkannya sebagai perempuan kulit hitam pertama di Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS).
Jackson tampaknya berada di jalur menuju persetujuan pada pertengahan April, meskipun ia tidak mendapat dukungan suara bipartisan yang diinginkan Presiden Joe Biden. Partai Demokrat bisa mengonfirmasi pencalonannya bahkan jika Partai Republik di Senat tidak memberikan satu suara pun asalkan setiap anggota Partai Demokrat mendukung Jackson. Wakil Presiden Kamala Harris dapat memberikan suara tambahan bagi Partai Demokrat.
BACA JUGA: Analis: Biden Harus Seimbang ‘Pamerkan Pencapaian’ dan Empati pada Rakyat ASDalam pertemuan singkat pada Senin (28/3), Ketua Komite Kehakiman Senat Dick Durbin menetapkan pemungutan suara komite itu akan berlangsung pada 4 April dan memuji jawaban Jackson selama sidang pencalonan yang berlangsung selama empat hari pada pekan lalu yang acap kali diwarnai dengan perdebatan.
Partai Republik di komite tersebut dipimpin oleh beberapa senator yang mencecar Jackson dan sebagian besar berfokus pada keputusan hukumannya dalam beberapa kasus pornografi anak ketika ia menjabat posisi hakim federal selama sembilan tahun untuk menggambarkannya sebagai sosok yang terlalu lunak pada penjahat.
Durbin mengecam fokus Partai Republik (GOP) pada masalah ini, dengan mengatakan para senator GOP mengajukan "pertanyaan terberat dan paling kejam dan kemudian berlomba-lomba ke Twitter untuk melihat apakah seseorang mencuit (tentang aksi mereka dalam sidang tersebut)."
Dalam pidato di Senat tak lama kemudian, Senator dari Tennessee, Marsha Blackburn, salah seorang senator dari Partai Republik yang berulang kali menanyai Jackson tentang kasus pornografi, membela rekan-rekannya dengan mengatakan pertanyaan itu "bukanlah sebuah serangan."
Pertikaian partisan mengancam akan terjadinya perpecahan antar partai dalam mendukung konfirmasi Jackson, di mana Partai Republik menggunakan pencalonannya sebagai kesempatan berkampanye untuk pemilu paruh waktu, yang akan berlangsung tahun ini, dengan menggambarkan Partai Demokrat sebagai partai yang lunak terhadap kejahatan.
BACA JUGA: Senat AS akan Gelar Sesi Dengar Pendapat Calon Hakim Mahkamah AgungDurbin, yang juga menginginkan pemungutan suara bipartisan seperti halnya Biden, berharap anggota Partai Republik lainnya "tidak akan berkecil hati" dengan perdebatan yang terjadi itu ketika mempertimbangkan apakah akan mendukung pencalonan yang bersejarah tersebut.
Sejauh ini, tidak ada anggota Partai Republik yang mengatakan mereka akan memilih Jackson. Senator Mitch McConnell dari Kentucky, pemimpin GOP, mengutip kekhawatiran Partai Republik tentang sejarah keputusan hukuman yang dibuat Jackson, dan dukungan dari kelompok advokasi liberal terhadap sosok tersebut, ketika mengumumkan bahwa ia "tidak bisa dan tidak akan" mendukung Jackson pada Kamis (24/3) lalu. [my/jm]