Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada pada Kamis (24/11) mengutuk penindasan Iran terhadap para pengunjuk rasa damai pascakematian Mahsa Amini. Melalui proses pemungutan suara, dewan HAM memerintahkan penyelidikan tingkat tinggi atas penindasan mematikan tersebut.
Dengan 25 suara mendukung, enam menentang dan 16 negara abstain, badan HAM tertinggi PBB itu sepakat untuk membentuk misi pencari fakta internasional untuk menyelidiki semua pelanggaran terkait tanggapan Iran terhadap aksi demonstrasi yang masih berlangsung di negara itu.
Sempat ada kekhawatiran bahwa Iran dan sekutunya akan memblokir resolusi itu. Namun dewan kemudian bertepuk tangan dengan meriah ketika hasil pemungutan suara diumumkan.
Duta Besar AS Michele Taylor memuji hasil voting tersebut.
BACA JUGA: Kepala HAM PBB Minta Iran Hentikan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa“Pejabat Iran tidak akan bisa melakukan penumpasan yang sarat aksi kekerasan ini tanpa diketahui,” ujarnya dalam sebuah pernyataan. “Masyarakat internasional mengawasi.”
Pemungutan suara itu dilakukan pada akhir sesi khusus yang diminta oleh Jerman dan Islandia dengan dukungan 50 negara untuk membahas situasi di Iran, yang diguncang oleh gelombang demonstrasi selama dua bulan terakhir.
Aksi-aksi unjuk rasa itu dipicu oleh kematian Amini, 22 tahun, yang meninggal dunia dalam tahanan setelah ditangkap polisi moral Iran karena dituduh melanggar aturan berpakaian bagi perempuan sesuai hukum syariah.
Pesepakbola Iran Ditangkap
Pihak berwenang Iran bertindak semakin keras untuk menanggapi demonstrasi yang telah menyebar ke seluruh penjuru negeri dan berkembang menjadi sebuah gerakan meluas untuk menentang sistem pemerintahan teokrasi yang mulai dianut Iran sejak 1979.
Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Turk mengaku telah menawarkan diri untuk mengunjungi Iran, namun tidak mendapat tanggapan dari Teheran.
BACA JUGA: Tindak Keras Demonstran, AS Jatuhkan Sanksi pada Tiga Pejabat IranIa mengatakan di hadapan dewan bahwa lebih dari 300 orang telah tewas sejak kematian Amini. Kelompok pegiat HAM yang bermarkas di Norwegia, Iran Human Rights, mencatat lebih dari 400 kematian, termasuk lebih dari 50 anak-anak.
“Saya meminta pihak berwenang [Iran] untuk segera menghentikan penggunaan kekerasan dan intimidasi terhadap pengunjuk rasa damai,” kata Turk.
“Penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan tidak proporsional harus diakhiri,” tambahnya, yang juga memperingatkan bahwa Iran berada dalam “krisis hak asasi manusia yang parah.”
Sekitar 14.000 orang, termasuk anak-anak, telah ditangkap selama gelombang unjuk rasa terjadi, jelas Turk. Ia menggambarkan hal itu sebagai “jumlah yang mengejutkan,” dan mencela fakta bahwa setidaknya enam hukuman mati telah dijatuhkan kepada para demonstran.
Orang-orang menggelar protes atas kematian Mahsa Amini, perempuan yang meninggal saat berada dalam tahanan polisi di Iran, saat unjuk rasa di Roma tengah, Sabtu, 29 Oktober 2022. (Foto: AP)
Di antara mereka yang ditangkap adalah sejumlah pesohor yang menyatakan dukungannya kepada para pengunjuk rasa, termasuk pesepak bola tim nasional Iran Voria Ghagouri, yang ditangkap hari Kamis (24/11) karena tuduhan “propaganda anti-negara.”
‘Kredibilitas Moral’
Di sisi lain, Iran mengecam negara-negara Barat di balik layar pertemuan hari Kamis itu.
Eropa dan Amerika Serikat “kurang memiliki kredibilitas moral untuk berkhotbah soal hak asasi manusia dan meminta sesi khusus tentang Iran,” kata Khadijeh Karimi, wakil presiden Iran untuk urusan perempuan dan keluarga, yang mengenakan cadar hitam pada pertemuan dewan HAM itu.
“Mengerdilkan HAM, yang merupakan kepentingan bersama, menjadi alat untuk meraih tujuan politik sekelompok negara-negara Barat sungguh mengerikan dan memalukan,” tambahnya.
Iran mendapat dukungan dari beberapa negara.
BACA JUGA: Perilaku Kontras Fans Iran Saat Bertanding Lawan InggrisDuta Besar China Chen Xu memperingatkan agar tidak “mengubah hak asasi manusia menjadi alat untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain.”
Pada menit-menit terakhir, China juga mengajukan usulan untuk mengubah teks dalam resolusi, agar menghapus permintaan untuk melakukan penyelidikan. Namun hanya enam negara yang mendukung upaya tersebut.
Menteri Luar Negeri Islandia Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir menolak gagasan yang menyebut pertemuan itu “bermotif politik.”
“Ini tentang penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar,” katanya kepada wartawan.
“Ini patut dilakukan.” [rd/em]